Arah Bernegara Mesti Dirumuskan, Ketua MPR Akan Rilis Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2024

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) akan meluncurkan bukunya yang ke-31 berjudul 'Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045' bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-61 yang berlangsung di Jakarta pada 10 September 2023. 

Buku ini menyajikan tema utama tentang urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan seri ke-4 yang didahului oleh judul-judul 'Cegah Negara Tanpa Arah' (2021), 'Negara Butuh Haluan' (2021), dan buku 'PPHN Tanpa Amendemen' (2023). 

Buku Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045 menekankan dan mengingatkan semua kalangan tentang pentingnya haluan negara. Arah dan masa depan kehidupan berbangsa bernegara mesti dirumuskan dan disepakati oleh semua elemen bangsa. 

Dari rumusan program-program pembangunan dan kesepakatan tentang target-target pembangunan nasional itu akan lahir haluan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Cetak biru dari semua program dan kesepakatan target itu dituangkan dalam dokumen PPHN yang wajib dipatuhi oleh setiap administrasi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. 

Kepatuhan pada PPHN mutlak untuk menghindari program-program pembangunan yang spekulatif atau eksperimental. 

“Saat ini rumusan PPHN terus berproses di MPR RI," kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (3/9/2023).

Bamsoet mengingatkan beragam tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia akibat perubahan zaman meliputi kerja merawat ketahanan dan kemandirian di sektor pangan. 

Tantangan ini perlu mendapat perhatian khusus, karena perubahan pola iklim dengan segala eksesnya berpotensi melemahkan ketahanan pangan. 

“Aspek ketahanan pangan nasional di masa depan ini idealnya ditetapkan dalam PPHN, agar setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah, taat dan konsisten bekerja mewujudkannya," ujarnya. 

Dosen Tetap pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta dan Universitas Terbuka ini menerangkan, perhatian khusus juga harus diberikan pada percepatan penyediaan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengakhiri penggunaan energi fosil yang polutif. 

Dari aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM), bangsa Indonesia pun harus segera menghadirkan sumber daya manusia (SDM) bertalenta digital dalam jumlah yang tidak sedikit.

Untuk aspek pembangunan ekonomi, negara-bangsa didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi terutama hilirisasi sumber daya alam (SDA).

"Berpijak pada kebutuhan rangkaian program dan target itu, kehadiran PPHN menjadi sebuah keniscayaan, sebab PPHN menjadi jaminan konstitusional bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," tutur Bamsoet. 

Sebelumnya, 30 judul buku telah ditulis Bamsoet sejak 1988 hingga tahun 2022 yakni 'Rahasia Sukses dan Biografi Pengusaha Indonesia' (1988) dan 'Mahasiswa dan Lingkaran Politik' (1989).

Kemudian, ‘Kelompok Cipayung, Gerakan dan Pemikiran' (1990), 'Mahasiswa & Budaya Kemiskinan di Indonesia' (1990), dan 'Kelompok Cipayung, Pandangan dan Realita' (1991).

Selanjutnya, 'Masa Depan Bisnis Indonesia 2020' (1998), 'Skandal Gila Bank Century' (2010), 'Perang Perangan Melawan Korupsi' (2011), 'Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul' (2011).

Selanjutnya, 'Republik Galau' (2012), 'Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir' (2013), 'Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni' (2013), dan '5 Kiat Praktis Menjadi Pengusaha No.1' (2013),

Berikutnya, 'Indonesia Gawat Darurat' (2014), 'Republik Komedi 1/2 Presiden' (2015), 'Ngeri Ngeri Sedap' (2017), 'Dari Wartawan ke Senayan' (2018), dan 'Akal Sehat' (2019).

Lalu, 'DPR Adem di Bawah Bamsoet' (2020), 'Jurus 4 Pilar' (2020), 'Solusi Jalan Tengah' (2020), 'Save People Care for Economy' (2020), dan 'Cegah Negara Tanpa Arah' (2021).

Selain itu 'Negara Butuh Haluan' (2021), 'Hadapi dengan Senyuman' (2021), 'Indonesia Era Disrupsi' (2022), dan 'Vaksinasi Ideologi Empat Pilar' (2022).

Terakhir, '60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang' (2022), 'Catatan Kritis Bamsoet, Bunga Rampai Opini' (2022) dan 'PPHN Tanpa Amandemen' (2023). 
 

Editor : Mochamad Ade Maulidin