Tanda Kemunduran Demokrasi, Mahasiswa Ajak Masyarakat Menyelamatkan Indonesia dari Kepunahan

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI), 
Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (SEMA PTKIN),
Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTN-SI) membacakan maklumat manifesto bangsa secara bersama di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/2/2024). 

PANGGILAN MORAL MENYELAMATKAN INDONESIA DARI KEPUNAHAN 

Melihat berbagai problematika bangsa, praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik terlihat semakin terang-terangan dan tanpa malu. Ibarat lupa jalan pulang, Pemerintah terjebak pada labirin kekuasaan. Ambisi pemerintah untuk kekuasaan tirani tanpa henti telah berhasil mengangkangi demokrasi dan konstitusi, serta agenda reformasi pun kian dikebiri. Serta banyaknya problematika negara yang mendegradasi Indonesia menuju kepunahan. Mulai dari menurunnya faktor demokrasi, ekonomi, pendidikan, sampai kesehatan merupalan suatu ancaman nyata.  

Tanda-tanda kemunduran demokrasi makin jelas saat Presiden Jokowi dengan terbuka menyatakan kebolehan ketidaknetralan lembaga kepresidenan dan memperbolehkan kampanye untuk kandidat tertentu.

Baru-baru ini, penyaluran bantuan sosial seperti beras dan BLT diduga mengandung muatan politis untuk menarik dukungan bagi paslon tertentu, serta mobilisasi ASN untuk kepentingan politik praktis. Di tambah oleh pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi yang menurunkan Ketua MK, Anwar Usman dari jabatannya. Serta Ketua KPK yang tersandung kasus suap menyuap dan pelanggaran etik berat yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU, Hasyim Asy’ari.

Pelanggaran tersebut ke praktik Kolusi dan Nepotisme dalam melanggengkan kekuasaan lewat kerabat atau keluarga. Hal ini jelas melanggar hukum dan merusak tatanan demokrasi yang mana indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023 menurut data Freedom House.

Pada faktor ekonomi mengalami degradasi yang kian suram yang terbukti ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,94 dalam Kuartal III 2023 dan dalam 10 tahun terakhir ekonomi Indonesia tidak bergerak ke pertumbuhan 5 persen.

Ketimpangan sosial dan penguasaan lahan oleh segilintir orang yang diaungkapkan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang sama-sama menyoroti ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam Debat ke-5 Capres yang digelar Minggu (4/1/2024). Mereka menyatakan ekonomi di Indonesia masih belum adil.. Hal tersebut menjadi bukti ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia sangat nyata. 

Serta ancaman hutang Indonesia yang kian membengkak per November 2023, utang pemerintah tercatat mencapai Rp 8.041 triliun, yang mana pada era Pemerintahan Jokowi  di awal yang dimulai sejak 2014, utang pemerintah baru tercatat sebanyak Rp2.608,78 triliun peninggalan Presiden ke-6, SBY. Degradasi serupabdialami dalam faktor pendidikan dalam data yang dirilis Worldtop20.org peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada diurutan ke 67 dari 209 negara di dunia.

Hal tersebut mengutip dari pernyataan Prabowo Subianto pada 18 September 2017 kenyebutkan bahwasannya 2030 Indonesia akan punah atau bubar yang mengutip dari buku Ghost Fleet, karangan August Cole dan P. W. Singer.  

Menanggapi hal itu, kami mahasiswa yang terdiri dari Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (SEMA PTKIN), dan Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AM HTN-SI) Kami menganugerahkan Presiden Jokowi dengan “Bapak Pembangunan Politik Dinasti” karena telah berhasil membangun praktik politik nepotisme dengan memanfaatkan struktur dan perangkat kenegaraan yang ada. Penganugerahan tersebut bisa kami cabut jika: 

“Presiden Joko Widodo fokus sebagai Presiden RI di akhir masa jabatannya dalam menangani problematika negara yang kian surat ATAU mundur dari jabatannya dan segera masuk dalam barisan tim sukses pasangan calon agar bebas mempromosikan dan mengkampanyekan kandidat jagoannya,” 

Kami juga mendesak agar penyelenggara Pemilu 2024, KPU, Bawaslu, dan DKPP serta Mahkamah Konstitusi untuk bersikap integritas, independen, dan profesional berdasarkan asas langsung, bersih, jujur, dan adil demi terciptanya stabilitas negara yang damai, aman, kondusif, dan berkeadilan. Serta tidak melakukan berbagai macam bentuk kecurangan baik secara terstruktur, sistematis, dan masif. 

Demikian penganugerahan ini diberikan sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa. 

#IndonesiaDaruratKepunahan #TolakPemiluCurang #SelamatkanIndonesia 

FL2MI, SEMA PTKIN, AMHTN-SI 

Seto Galih Pratomo, Achmad Musthafa Roja’, Muhamad Syeh Sultan 
Pj. Koordinator Pusat FL2MI        Koordinator Pusat SEMA PTKIN            Koordinator Pusat AMHTN-SI 

Editor : Hasiholan Siahaan