Pajero Hitam B 1034 WQH Jadi Sorotan, Pemkot Tangsel Bantah Bukan Aset Hilang Temuan BPK

CIPUTAT, iNewsTangsel – Keberadaan sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam doff dengan pelat nomor B 1034 WQH menjadi sorotan publik setelah foto kendaraan tersebut beredar luas di media sosial.

Mobil yang disebut-sebut terparkir di kawasan perkantoran Cilenggang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), itu ramai diperbincangkan lantaran diduga merupakan kendaraan dinas yang digunakan oleh Wali Kota Tangerang Selatan. 

Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait status penggunaan kendaraan tersebut, termasuk apakah digunakan oleh kepala daerah saat ini atau merupakan kendaraan operasional dari periode pemerintahan sebelumnya.

Sorotan publik semakin menguat setelah nomor polisi kendaraan itu ditelusuri melalui layanan informasi pajak kendaraan Provinsi Banten. Hasil penelusuran menunjukkan keterangan Data Kendaraan Tidak Ada, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Muncul pula pertanyaan apakah kendaraan tersebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sejumlah aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya tidak dapat teridentifikasi keberadaannya.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, BPK mengungkap adanya 106 aset tetap berupa peralatan dan mesin dengan nilai total mencapai Rp2,08 miliar yang tidak diketahui keberadaannya. 

Aset tersebut terdiri atas berbagai barang, mulai dari komputer, notebook, hingga kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

BPK juga mencatat sejumlah kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya, di antaranya Toyota Camry, Daihatsu Terios, Toyota Innova, Nissan Livina, serta beberapa kendaraan operasional lainnya.

Meski demikian, Inspektorat Kota Tangerang Selatan memastikan bahwa Mitsubishi Pajero Sport berpelat nomor B 1034 WQH tidak termasuk dalam daftar aset yang menjadi temuan BPK.

Inspektur Kota Tangerang Selatan, Achmad Zubair, menegaskan kendaraan tersebut tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan bukan aset yang hilang.

"Iya, karena memang itu tercatat di aset dan bukan aset yang hilang pada temuan BPK. Untuk yang temuan BPK sudah selesai dan sudah ditemukan pemakainya," ujar Zubair, Jumat (12/6/2026).

Meski telah ada penjelasan dari Inspektorat, sejumlah pertanyaan masih mengemuka di tengah publik. Di antaranya mengenai status kepemilikan kendaraan, waktu pengadaannya, sumber anggaran yang digunakan, hingga pencatatan aset kendaraan tersebut pada perangkat daerah terkait.

Apabila kendaraan tersebut memang merupakan mobil dinas yang digunakan sebagai kendaraan operasional kepala daerah, maka informasi mengenai keberadaan dan legalitas administrasinya dinilai perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Selain itu, munculnya keterangan "Data Kendaraan Tidak Ada" pada sistem informasi pajak kendaraan juga dinilai perlu mendapat klarifikasi dari instansi yang berwenang. 

Pasalnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi mengenai status registrasi, kepemilikan, maupun pencatatan aset kendaraan tersebut. Disisi lain, plat nomor B 1034 WQH diduga palsu.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangerang Selatan, Hadi Widodo, mengaku akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait kendaraan yang menjadi sorotan tersebut.

"Saya akan cek dulu ya, nanti saya kabari kembali," kata Hadi, singkat ketika dihubungi iNewsTangsel.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut dari BKAD maupun Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait detail status administrasi kendaraan tersebut.

Editor : Aris