Tekan 879 Kasus Stunting, Pemkot Tangsel Sisir Data 117.960 Balita

PAMULANG, iNewsTangsel.id - Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencatat sebanyak 879 anak terindikasi stunting dari total 117.960 balita yang telah diukur hingga Agustus 2026.

Angka tersebut menjadi acuan Pemkot Tangsel untuk memperkuat penanganan stunting melalui intervensi yang disesuaikan dengan kondisi serta faktor yang memengaruhi setiap keluarga.

Baca Juga

Mengusung Semangat Sang Juara, Sayembara Logo Tangsel 2026 Resmi Dimulai

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, pemanfaatan data secara terperinci menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.

Dengan data berbasis nama dan alamat, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi keluarga serta menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Pilar dalam kegiatan Publikasi Stunting Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 di Blandongan, Puspemkot Tangsel, Rabu, 16 September 2026.

"Jadi kami mendapatkan informasi secara akurat jumlah by name, by address masyarakat atau anak-anak yang dalam kondisi stunting. Dan kita sebarkan data itu ke kewilayahan, khususnya ke kecamatan untuk diberikan langkah-langkah strategis, tindak lanjut supaya permasalahan stunting itu bisa teratasi," ujar Pilar.

Pilar menjelaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa disamaratakan. Faktor kesehatan, gizi, lingkungan, sosial, hingga ekonomi harus dilihat secara menyeluruh.

Ia mencontohkan, masalah lingkungan dapat diintervensi melalui pembangunan septic tank, sedangkan rumah yang minim pencahayaan dan sirkulasi udaranya buruk bisa ditangani lewat program bedah rumah.

Baca Juga

Dongkrak Layanan Kesehatan, Pemkot Tangsel Evaluasi Penginputan Data ASIK CKG

Dari sisi kesehatan dan gizi, intervensi dijalankan oleh Dinas Kesehatan bersama Pos Gizi sebagai pendamping keluarga.

"Kalau di situ ternyata orang tuanya mengalami anemia, misalkan kekurangan sel darah merah dan kekurangan energi kronis, berarti penanganannya dari Dinas Kesehatan, Pos Gizi sebagai garda terdepan," jelasnya.

Untuk masalah sosial dan ekonomi, penanganan dikoordinasikan lintas perangkat daerah. Bentuk bantuannya meliputi penyaluran pangan, dukungan sosial, hingga program penempatan kerja bagi orang tua agar kebutuhan gizi keluarga dapat terpenuhi.

"Jadi ini penting sekali, semua dinas untuk bersama-sama bisa bekerja menangani stunting. Ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, karena faktor stunting itu sangat luas dan kompleks," tuturnya.

Selain intervensi fisik dan ekonomi, Pilar menegaskan pentingnya edukasi kesehatan dan pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan demi memperbaiki pola asuh keluarga.

"Untuk menjadikan sumber daya manusia yang unggul, penanganannya dilakukan sejak di dalam kandungan dan seribu pertama kehidupan," tegas Pilar.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar