Pakar Ekonomi Wanti-Wanti DPR: Jangan Paksa Ojol Jadi Buruh Tetap di RUU Ketenagakerjaan

JAKARTA, iNewsTangsel.id — Rencana penataan status pekerja gig atau ojek online (ojol) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan memicu perhatian serius para ekonom. Pemerintah dan DPR didesak menciptakan kategori ketenagakerjaan baru yang fleksibel ketimbang memaksakan status buruh formal yang berisiko merusak ekosistem digital.

Desakan tersebut mengemuka dalam seminar publik “Masa Depan Gig dan Ekonomi Platform di Indonesia” yang digelar Segara Research Institute di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Ojol Punya Karakter Khusus

Baca Juga

Pusdiklantas Tangsel Jadi Pusat Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas bagi Pengemudi Ojol

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menegaskan bahwa mitra ojol memiliki otonomi khusus seperti kebebasan menentukan jam kerja yang sangat berbeda dari pekerja formal konvensional.

“Tujuan akhirnya tetap perlindungan, tetapi desainnya harus mengikuti karakter pekerjaannya,” tegas Piter. Ia meminta pembuat undang-undang tidak memaksakan satu model tunggal untuk seluruh jenis pekerjaan di Indonesia.

Struktur Ekonomi Berbeda dengan Negara Barat

Lektor Kepala Sekolah Bisnis Universitas Prasetiya Mulya, YB Kadarusman, Ph.D., mengingatkan agar Indonesia tidak meniru mentah-mentah regulasi negara maju seperti Inggris yang menerapkan status dependent contractor. Menurut BPS, mayoritas struktur tenaga kerja di Indonesia justru didominasi sektor informal.

Baca Juga

Terdesak Tuntutan Nikah, Pemuda Begal Driver Ojol di Tangerang Hingga Tewas

“Di Inggris dipaksa jadi formal karena mereka tidak mengenal sektor informal. Kita tidak bisa mentah-mentah meniru,” ujar Kadarusman.

Para ahli menyimpulkan bahwa memaksakan status buruh konvensional pada mitra ojol berpotensi merugikan pengemudi sekaligus industri aplikator. Kategori 'jalan tengah' menjadi solusi paling realistis untuk memberikan perlindungan hukum tanpa mematikan fleksibilitas kerja gig economy.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar