PAMULANG, iNewsTangsel.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan (Tangsel) melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 41, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
PSU ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian signifikan pada proses pemilu sebelumnya, Minggu (1/12/2024). Langkah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai bentuk komitmen KPU terhadap transparansi dan keadilan dalam pemilu.
Komisioner KPU RI, Iffa Rosita, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada PSU kali ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan pemungutan suara sebelumnya. Dari 597 pemilih yang terdaftar, hanya 204 orang (sekitar 34%) yang hadir memberikan suara.
"Penurunan ini menjadi perhatian kami, terutama karena PSU dilaksanakan pada hari Minggu. Suasana hari libur dapat memengaruhi tingkat partisipasi, dan ini perlu dievaluasi agar strategi ke depan dapat meningkatkan partisipasi pemilih," ujar Iffa.
Ia juga menjelaskan bahwa KPU telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan PSU, termasuk pencetakan surat suara dengan tanda khusus yang membedakannya dari surat suara sebelumnya.
"Kesiapan anggaran ini menunjukkan komitmen KPU dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar sesuai standar," tambahnya.
Iffa menekankan bahwa PSU harus diselenggarakan dalam waktu maksimal 10 hari sejak keputusan diambil, yang dalam kasus ini batas akhirnya adalah 7 Desember. KPU memastikan kepatuhan terhadap batas waktu tersebut sebagai indikator efektivitas kinerjanya.
Selain TPS 41, kemungkinan PSU atau Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga akan dilaksanakan di wilayah lain, termasuk Tangerang Selatan, jika ditemukan pelanggaran serupa. KPU telah mengarahkan timnya untuk bersiap menjalankan proses ini sesuai prinsip demokrasi.
Pelaksanaan PSU kali ini menyoroti berbagai aspek penting dalam proses demokrasi, seperti dasar hukum pelaksanaan hingga tantangan partisipasi pemilih. Penurunan partisipasi menjadi catatan penting untuk dievaluasi demi peningkatan kualitas pemilu di masa depan.
Dengan kesiapan anggaran dan koordinasi yang baik, KPU diharapkan dapat menyelesaikan rangkaian PSU dengan efisien dan transparan, menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
