JAKARTA, iNewstangsel.id - Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara mengenai polemik Undang-Undang TNI Tahun 2025 yang menuai kritik dan kekhawatiran publik. Sejumlah pihak menilai UU tersebut berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI seperti era Orde Baru. Namun, Prabowo dengan tegas membantah anggapan tersebut.
"Saudara bisa membuka catatan sejarah dan membaca saya adalah bagian dari ABRI yang menghendaki perubahan dan mendukung reformasi," ujar Presiden Prabowo, melalui siaran pers yang diterima redaksi, Senin (7/4/2025).
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa dirinya tidak akan pernah mengkhianati semangat reformasi yang telah diperjuangkan. Ia menjelaskan bahwa esensi utama dari UU TNI 2025 adalah perpanjangan usia pensiun bagi prajurit. Menurutnya, perubahan ini justru krusial bagi perkembangan TNI sebagai organisasi modern.
"Sangat sulit bagi TNI untuk berkembang sebagai organisasi jika setiap beberapa tahun kita harus ganti Panglima karena terbatas usia pensiun. Tidak ada agenda lain," tegas Presiden.
Menanggapi kritik dan demonstrasi terkait pembahasan UU TNI 2025 yang dinilai tidak transparan, serta kekhawatiran serupa terhadap RUU Polri, Presiden Prabowo memberikan jaminan. Ia mengakui adanya kekhawatiran publik yang muncul akibat beredarnya naskah RUU yang tidak resmi.
"Saya menerima ada publik yang khawatir karena membaca naskah RUU yang tidak resmi, dan tidak mendapatkan naskah RUU yang resmi," katanya.
Untuk meredam kekhawatiran tersebut, Presiden berjanji akan memastikan transparansi dalam proses pembahasan RUU Polri. Ia akan mengupayakan agar naskah RUU yang resmi dapat diakses dan diikuti secara berkala oleh publik.
"Untuk itu saya akan bantu pastikan transparansi proses RUU Polri, dan pastikan naskah RUU yang resmi diedarkan berkala untuk diikuti oleh publik," tandas Presiden Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendengarkan aspirasi publik dalam setiap proses legislasi. Ia menyadari pentingnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang berdampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jaminan transparansi, diharapkan proses pembahasan RUU Polri dapat berjalan lebih terbuka dan akuntabel.
Langkah Presiden Prabowo untuk memberikan klarifikasi secara langsung ini dinilai penting untuk meredakan tensi dan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di ruang publik. Sebagai mantan perwira tinggi TNI yang juga turut memperjuangkan reformasi, pernyataannya memiliki bobot tersendiri. Publik kini menanti realisasi janji transparansi dalam pembahasan RUU Polri. (*)
Editor : Aris
Artikel Terkait
