JAKARTA, iNewsTangsel.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Mohammad Toha, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menarik kembali aset negara yang dikuasai pihak swasta. Namun, ia menekankan pentingnya pendataan menyeluruh sebelum langkah tersebut diambil.
"Kami mendukung langkah Presiden. Aset negara tidak boleh diklaim atau terus-menerus dikuasai swasta," ujar Toha, Jumat (2/5/2025).
Menurutnya, banyak aset negara yang selama ini dikelola swasta, baik yang produktif dan menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun yang justru dimanfaatkan tanpa kontribusi jelas ke negara.
Toha juga menyoroti kasus aset dengan status hak guna bangunan (HGB) yang tidak dikembalikan saat masa guna habis. Ia mendesak pemerintah menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum.
“Negara harus tegas. Tapi tetap bergerak berdasarkan data. Pendataan aset harus segera dilakukan agar tidak salah langkah,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam pidato Hari Buruh di Monas, Presiden Prabowo menyatakan niatnya menarik kembali aset negara dari tangan swasta dan bahkan telah meminta pendapat dari hakim agung terkait proses hukumnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
