TANGERANG, iNewsTangsel.id - Kenaikan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati Tangerang pada akhir 2025 menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Di saat kebutuhan pelayanan publik terus meningkat, anggaran operasional pimpinan daerah justru meningkat cukup signifikan dibandingkan APBD murni.
Dalam APBD Perubahan 2025, BPO kedua pimpinan daerah tersebut naik dari Rp7,02 miliar menjadi Rp7,71 miliar. Anggaran itu bertambah hampir Rp700 juta. Sehingga kenaikan ini kembali menjadi perhatian masyarakat. Karena kenaikan ini juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat, membenarkan adanya kenaikan tersebut. Namun, penetapan besaran anggaran tersebut telah mengikuti aturan yang berlaku.
“Dana operasional bupati sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi, kami hanya mengikuti panduan dari aturan yang ada,” kata Hidayat, Jumat (14/11/2024).
Dia menegaskan, tidak bisa menjelaskan alasan kenaikan BPO ini karena belum ada keterangan yang pasti. Namun, dari dokumen anggaran, peningkatan tersebut beriringan dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang meningkat dari Rp4,68 triliun menjadi Rp5,14 triliun.
“Angka itu bertambah sekitar Rp465 miliar. Kenaikan PAD otomatis meningkatkan total APBD Kabupaten Tangerang dari Rp8,23 triliun menjadi Rp8,72 triliun,” tegasnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, besaran BPO memang ditentukan oleh besar kecilnya PAD. Dana tersebut bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
“Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin besar pula dana operasional yang dapat dialokasikan. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai tugas dan fungsi pimpinan daerah,” imbuhnya.
Editor : Elva Setyaningrum
