JAKARTA, iNewsTangsel.id -Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta kolaborasi lintas sektor, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tapi juga penggerak utama ekonomi restoratif di tingkat komunitas.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan mengatakan, berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak di NTT, mulai dari kekerasan, perkawinan anak, perdagangan orang, hingga stunting, memiliki keterkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga.
"Berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah," kata Veronica dalam pembukaan pameran Weaving Wonders, Sabtu (13/6/2026)..
Menurutnya, perempuan selama ini memegang peran penting dalam kehidupan keluarga, namun potensinya belum sepenuhnya dioptimalkan dalam strategi pembangunan ekonomi. Perempuan juga memiliki kemampuan mengelola berbagai aspek rumah tangga, mulai dari kebutuhan pangan, pengelolaan keuangan, hingga pengasuhan anak.
"Karena itu, pemberdayaan perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih luas. Dengan dukungan modal, pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap aset produktif, perempuan dinilai mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal," ungkap Veronica.
Diungkapkan, data Survei GoodStats 2024 menunjukkan perempuan di NTT menyumbang sekitar 42,4 persen pendapatan rumah tangga, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 36,1 persen. Angka tersebut mencerminkan peran signifikan perempuan dalam menopang perekonomian keluarga.
"Salah satu pendekatan yang kini dikembangkan adalah program Kebun Pangan Perempuan (KPP). Program ini menggabungkan upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga dengan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengelolaan lahan secara berkelompok dan berkelanjutan.
Veronica menjelaskan, program tersebut dirancang untuk memperkuat posisi perempuan dalam keluarga sekaligus mendukung agenda nasional terkait pengentasan stunting dan kemiskinan.
"KPP menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat," katanya.
Dia menegaskan, program tersebut juga terhubung dengan berbagai inisiatif ekonomi restoratif yang berkembang di NTT, termasuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan agroforestri bambu yang melibatkan kelompok perempuan. Pendekatan ekonomi restoratif menekankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan lingkungan.
"Pada Mei 2026, pemerintah menyerahkan hak kelola perhutanan sosial kepada enam kelompok tani hutan perempuan di NTT dengan total luas lahan mencapai 648 hektare. Langkah tersebut dinilai menjadi terobosan penting karena membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam," paparnya.
Sementara itu, pendiri Yayasan Uma Nusantara sekaligus inisiator pameran Weaving Wonders, Yori Antar, menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, investor, dan komunitas menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi restoratif.
Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi NTT, pemberdayaan perempuan dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan," kata Yori.
Diketahui, pameran Weaving Wonders: Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di NTT berlangsung di Jakarta pada 13–27 Juni 2026.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
