KOTA TANGERANG, iNewsTangsel.id -Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tangerang menjadi perhatian pemerintah daerah (Pemda) menyusul permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kepala daerah melakukan inspeksi berkala terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan, pengawasan terhadap SPPG merupakan bagian dari tanggung jawab Pemda untuk memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan pelayanan.
"Kami siap melakukan inspeksi mendadak (Sidak), apabila diperlukan. Pengawasan tidak hanya menjadi tugas kepala daerah, tapi juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangannya," ujar Sachrudin, Senin (5/10/2026).
Ia mengatakan, pemantauan perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah adanya pelanggaran maupun kekurangan dalam penyelenggaraan MBG. Pemeriksaan mencakup kondisi bangunan hingga proses pelayanan di dapur SPPG.
“Kami memang harus melakukan pengawasan, pemantauan. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran, ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG, baik dari sisi bangunan maupun pelayanannya,” tegasnya.
Sachrudin memastikan pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di wilayahnya. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola SPPG dan memberikan edukasi terkait pemenuhan standar, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Pengawasan tersebut menjadi penting karena dapur SPPG menjadi titik utama dalam proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat MBG. Selain memastikan makanan memenuhi kebutuhan gizi, kondisi dapur, kebersihan, pengolahan bahan pangan hingga proses distribusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan program," ungkapnya
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono meminta kepala daerah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi secara berkala terhadap dapur SPPG di wilayah masing-masing. Inspeksi dapat dilakukan pada dini hari untuk melihat langsung proses persiapan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Oleh karenanya, kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” terang Sudaryono.
Menurutnya, pengawasan MBG tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan administratif. Untuk itu, Pemda dituntut memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan di lapangan, mulai dari kondisi dapur hingga makanan diterima oleh masyarakat.
"Bagi penerima manfaat, kualitas pengawasan menjadi bagian penting dari keberhasilan program MBG. Program pemenuhan gizi tersebut bukan hanya soal jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga memastikan makanan yang sampai kepada masyarakat aman, layak konsumsi dan memenuhi standar yang ditetapkan," tutup Sudaryono.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
