SERPONG, iNewsTangsel – Keselamatan transportasi menjadi pekerjaan rumah pemerintah menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Fauzi, mengingatkan agar lonjakan mobilitas masyarakat tidak berujung pada meningkatnya angka kecelakaan akibat buruknya infrastruktur maupun kelalaian pengawasan armada.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Data Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 3.184 kecelakaan lalu lintas terjadi selama periode Nataru 2025/2026, dengan korban meninggal dunia mencapai 403 orang, Kamis (19/11/2026).
Di sektor pelayaran, catatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga menunjukkan masih adanya persoalan serius. Sepanjang 2025, KNKT melakukan delapan investigasi kecelakaan pelayaran, terdiri atas enam kapal tenggelam, satu kapal terbakar, dan satu tubrukan. Tujuh kejadian masuk kategori kecelakaan pelayaran sangat serius (very serious marine casualty).
Ahmad Fauzi menilai, data tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak sekadar menyiapkan strategi mengurai kemacetan dan kepadatan penumpang. Lebih dari itu, seluruh potensi penyebab kecelakaan harus diantisipasi sebelum puncak libur panjang.
"Angka kecelakaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Jangan sampai tingginya mobilitas masyarakat tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan transportasi yang memenuhi standar keselamatan," ujarnya.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Banten I itu secara khusus meminta Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur nasional dan jalan utama yang menjadi lintasan masyarakat.
Jalan berlubang, minim penerangan, rambu lalu lintas yang tidak memadai, hingga titik rawan kecelakaan harus masuk dalam daftar prioritas penanganan.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur yang sebenarnya dapat diidentifikasi lebih awal tidak boleh dibiarkan hingga menjadi ancaman bagi pengguna jalan.
"Jalan berlubang, minim penerangan, dan rambu yang tidak memadai harus segera ditangani. Titik-titik rawan kecelakaan perlu dipetakan dan diperbaiki sebelum puncak arus Nataru," tegasnya.
Tak kalah penting, Ahmad Fauzi meminta Kementerian Perhubungan tidak melonggarkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum. Pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check harus dilakukan secara ketat, terutama terhadap bus antarkota dan angkutan pariwisata.
Pemeriksaan meliputi sistem pengereman, kondisi ban, mesin, perlengkapan keselamatan, serta kelengkapan dokumen operasional.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi pengemudi menjadi faktor penting yang tidak boleh luput dari pengawasan. Jam kerja dan waktu istirahat sopir harus diperhatikan untuk menghindari kecelakaan akibat kelelahan.
"Bus yang tidak laik jalan tidak boleh dipaksakan beroperasi. Pemeriksaan harus benar-benar memastikan kendaraan memenuhi standar keselamatan dan pengemudinya berada dalam kondisi prima. Keselamatan penumpang tidak boleh dikompromikan demi mengejar jumlah perjalanan," katanya.
Selain jalur darat, persoalan keselamatan kapal penyeberangan juga menjadi perhatian. Ahmad Fauzi menyoroti temuan KNKT terkait kelebihan muatan (overdraft), pencatatan manifes penumpang, hingga stabilitas kapal.
Salah satu kecelakaan yang menjadi perhatian adalah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Juli 2025. KNKT mengidentifikasi masuknya air ke geladak kendaraan dan persoalan kelebihan muatan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut.
Berkaca dari peristiwa itu, ia meminta otoritas pelabuhan dan operator kapal memastikan tidak ada keberangkatan yang mengabaikan batas kapasitas angkut.
Jumlah penumpang dan kendaraan harus sesuai kapasitas kapal. Begitu pula manifes penumpang, kondisi teknis kapal, alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal harus diperiksa sebelum pelayaran.
"Jangan sampai tingginya permintaan penyeberangan membuat operator mengabaikan ketentuan keselamatan. Kapasitas kapal harus dipatuhi, manifes penumpang harus akurat, dan seluruh perlengkapan keselamatan harus berfungsi. Pemeriksaan kapal tidak boleh hanya menjadi formalitas," tandasnya.
Ahmad Fauzi menegaskan, pemerintah harus menjadikan keselamatan sebagai tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru.
Menurutnya, kelancaran perjalanan tidak akan berarti apabila masyarakat masih dihadapkan pada ancaman kecelakaan yang seharusnya bisa dicegah melalui kesiapan infrastruktur dan pengawasan transportasi.
"Pada akhirnya, yang harus kita pastikan bukan hanya masyarakat bisa berangkat dan sampai ke tujuan dengan lancar, tetapi juga selamat," pungkasnya.
Editor : Doni Marhendro
Artikel Terkait
