CIPUTAT, iNewsTangsel – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Fauzi, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mengaktifkan kembali kanal dan pintu air di kawasan gambut guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Ahmad Fauzi, pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pengelolaan tata air dan pengendalian tinggi muka air tanah harus diperkuat agar lahan gambut tetap lembap, terutama saat memasuki musim kemarau.
“Selama ini kita melakukan berbagai upaya pemadaman, tetapi kebakaran gambut tidak mudah dituntaskan secara menyeluruh. Karena itu, yang paling penting saat ini adalah memperkuat manajemen pencegahan melalui aktivasi kembali kanal dan pintu air di kawasan lahan gambut,” ujar Ahmad Fauzi, Rabu (4/11/2026).
Ia menyoroti sejumlah infrastruktur kanal dan pintu air gambut yang dinilai tidak lagi berfungsi maksimal sejak sekitar 2010. Padahal, fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam mengatur aliran air dan menjaga kelembapan lahan gambut.
Ahmad Fauzi menjelaskan, pengoperasian pintu air perlu disesuaikan dengan kondisi musim. Saat musim hujan, pengaturan air diperlukan untuk mengendalikan kelebihan air. Sementara menjelang musim kemarau, tata air harus dijaga agar gambut tidak mengalami kekeringan berlebihan.
Selain itu, ia meminta pemerintah menempatkan petugas khusus di titik-titik strategis kanal dan pintu air untuk memantau tinggi muka air serta memastikan infrastruktur pengendalian air berfungsi optimal.
“Jangan hanya menunggu kebakaran terjadi, kemudian melakukan pemadaman. Kita harus memastikan gambut tetap basah dengan menjaga tinggi muka air tanah, mengoptimalkan fungsi pintu air, serta memperkuat pengawasan di lapangan, terutama menjelang musim kemarau,” tegasnya.
Ahmad Fauzi berharap Kementerian PU segera mengambil langkah konkret untuk mereaktivasi infrastruktur tata air gambut. Menurutnya, upaya tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menekan risiko karhutla, menjaga kelestarian ekosistem, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan.
Editor : Doni Marhendro
Artikel Terkait
