Hendardi: Oknum TNI Sambangi Polrestabes Medan Normalisasi Intimidasi Penegakan Hukum Berulang

Jakarta, inewstangsel.id -  Intimidasi yang dianggap oleh TNI sebagai koordinasi penegakan hukum, yang berujung permintaan maaf KPK pada kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas RI, kembali berulang.

Kali ini giliran sejumlah anggota TNI dari Kodam I/ Bukit Barisan, Sumatera Utara, yang melakukan 'koordinasi' serupa pada Polres Medan (5/8/2023), untuk meminta penangguhan penahanan warga sipil yang dibela anggota TNI.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi dalam keterangan pers, Minggu (6/8).

Menurut  Hendardi, selain koordinasi, Mayor Dedi Hasibuan juga mengaku silaturrahmi untuk membantu penegakan hukum meskipun kunjungan itu lebih menyerupai intervensi kinerja penegakan hukum, yang sedang dilakukan oleh Polrestabes Medan.

Dalam pandangan  Hendardi,  cara yang dilakukan oleh Hasibuan dan sikap permissive Kodam Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara,  akan mendorong 'normalisasi intimidasi' penegakan hukum di banyak sektor.

Hendardi menuturkan, pola penyelesaian semacam ini sudah berulang dalam beberapa kasus dengan konstruksi yang sama. “Semuanya berakhir dengan pernyataan bersama antara perwakilan institusi TNI dan Polri,” kata Hendardi dalam keterangan persnya.

Menurut  Hendardi, sinergi dan soliditas artifisial inilah yang membuat kasus serupa berulang dan tidak pernah diselesaikan dalam kerangka relasi sipil-militer yang sehat dalam negara demokratis dan kepatuhan asas kesamaan di muka hukum.

“Supremasi TNI dengan previlese peradilan militer adalah salah satu penyebab permanen 'normalisasi' intervensi penegakan hukum akan terus terjadi,” jelas Hendardi.

Dalam pandangan Hendardi, meskipun orang yang bermasalah dengan hukum bukan anggota TNI, tetapi menunjuk TNI sebagai penasehat hukum, merupakan  cara intervensi penegakan hukum di Polrestabes Medan.

Karena itu Hendardi meminta,  peningkatan profesionalitas dan integritas para penegak hukum harus terus diperbaikan.

Ia meminta Kodam I/Bukit Barisan  memeriksa dan memastikan peristiwa serupa tidak berulang.

Selain itu kata  Hendardi, dugaan pelanggaran disiplin prajurit harus diberi sanksi yang tegas. Sedangkan institusi Polri  perlu melakukan investigasi duduk perkara yang memicu normalisasi intimidasi penegakan hukum ini.

“Profesionalitas dan integritas Polri harus menjadi lingkup pemeriksaan, sehingga dapat memberikan pembelajaran secara institusional,” jelas Hendardi.

Kedepan, Hendardi berharap  pekerjaan rumah membangun relasi sipil-militer yang sehat harus terus dilakukan Presiden RI dan DPR RI sebagai institusi pembentuk hukum. “Presiden dan DPR RI harus terus melanjutkan reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum dalam desain ketatanegaraan demokratis dan konstitusional.

Editor : Hasiholan Siahaan