Faktor Ekonomi Pengaruhi Turunnya Penempatan PMI

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatatkan penurunan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara penempatan yang tengah mengalami perlambatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dalam acara pelepasan keberangkatan PMI ke Korea Selatan dan Jerman, di Jakarta.

Baca Juga

Pahlawan Devisa Berangkat dengan Semangat Merah Putih

"Ternyata ada masalah situasi ekonomi yang sedang tidak baik di Korea Selatan. Dulu, permintaan majikan terhadap pekerja kita sangat tinggi, namun tahun ini sedikit seret," ungkap Benny.

Ia menambahkan bahwa hingga 23 September 2024, jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan tercatat sebanyak 7.316 orang. Benny juga memperkirakan bahwa mencapai target 11.500 pekerja, seperti tahun sebelumnya, akan menjadi tantangan besar pada tahun ini.

Penurunan ini tidak hanya terjadi di Korea Selatan, tetapi juga di berbagai negara penempatan lainnya. Data BP2MI menunjukkan bahwa total penempatan PMI hingga Agustus 2024 sebanyak 23.197 orang, menurun signifikan dibandingkan 28.927 orang pada periode yang sama di tahun 2023. Skema penempatan Private to Private (P to P) mendominasi dengan persentase 75,59%, sementara skema Government to Government (G to G) hanya mencapai 6,70%.

Baca Juga

Rumanama: Kami Dukung Penuh Pernyataan Kepala BP2MI Soal Sosok T di Balik Judi Online

Dalam acara tersebut, Benny Rhamdani juga mengingatkan para PMI yang berangkat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, mengingat dinamika negara penempatan yang tidak menentu. 

Kontribusi PMI terhadap perekonomian Indonesia melalui devisa yang mereka kirimkan ke tanah air terus meningkat. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023, devisa yang dihasilkan PMI mencapai Rp227 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar yang dapat terus berkembang, jika diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang lebih komprehensif.

BP2MI mengusulkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan PMI, serta mendorong peningkatan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Di antara langkah-langkah tersebut adalah penghapusan biaya yang selama ini membebani PMI, seperti tiket pesawat, paspor, dan biaya medical check-up. "Biaya-biaya ini seharusnya ditanggung oleh negara, mengingat betapa besar kontribusi yang diberikan PMI bagi perekonomian kita," jelas Benny.

Baca Juga

Lolos dari Jebakan! Dua PMI Selamat dari Penempatan Ilegal di Kamboja

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta