Tagar SeragamCoklatMataDuitan dan PolisiJahat Trending Usai Kasus Pemerasan di DWP 2024

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Kasus pemerasan yang melibatkan sejumlah oknum polisi di ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 mengundang reaksi keras dari masyarakat. Tagar #SeragamCoklatMataDuitan dan #PolisiJahat mendominasi percakapan di platform X, dengan hampir tiga ribu cuitan membahas insiden ini. Tagar tersebut mencuat sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap perilaku aparat kepolisian yang justru melakukan pemerasan kepada penonton konser, baik yang berasal dari Indonesia maupun Malaysia.

Kasus pemerasan ini melibatkan 18 anggota kepolisian yang berasal dari Polsek Cinangka, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Kejadian ini mengungkapkan bagaimana oknum polisi memanfaatkan posisi mereka untuk menekan penonton konser agar memberikan uang dalam jumlah tertentu. Banyak dari korban yang terlibat dalam insiden ini adalah warga negara asing, yang semakin memperburuk citra kepolisian di mata internasional.

Baca Juga

Bikin Malu Indonesia, Polri Didesak Pecat Polisi Pemeras Penonton DWP

Dampak dari kejadian ini sangat terasa, dan publik semakin menuntut tindakan tegas. Di media sosial, netizen meluapkan rasa kecewa mereka, dengan beberapa dari mereka mencuitkan kekecewaan terhadap tindakan polisi yang tidak pantas. 

"SeragamCoklatMataDuitan bener-bener bikin malu di mata internasional," tulis salah satu pengguna X, dikutip Kamis (9/1/2025). Kekecewaan serupa juga terlihat dalam unggahan lainnya, yang menyoroti bahwa insiden ini semakin memperburuk citra Polri di mata masyarakat.

Divisi Propam Polri telah mengambil langkah hukum terhadap 12 personel yang terlibat dalam kasus ini, dengan tiga di antaranya dipecat, yakni Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, AKBP Malvino Edward Yusticia, dan AKP Yudhy Triananta Syaeful. Sembilan personel lainnya menerima sanksi mutasi bersifat demosi. Namun, hal ini tidak cukup bagi masyarakat, yang mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk Kapolda Metro Jaya, turut bertanggung jawab.

Baca Juga

Peras Penonton DWP, 34 Anggota Polda Metro Jaya Dimutasi dari AKBP Hingga Bripda

Para netizen mulai bersuara untuk menuntut transparansi lebih lanjut, terutama terkait apakah ada kelalaian atau keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus ini.

"Kapan institusi ini berubah jadi lebih bersih dan terpercaya? #PolisiJahat," tulis seorang pengguna X. Mereka menuntut agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, dengan tidak ada pihak yang kebal hukum.

Selain itu, LBH Jakarta juga turut menyuarakan kekhawatiran yang sama. Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, meminta agar proses hukum tidak hanya berhenti pada tingkat anggota polisi yang terlibat, tetapi juga mengusut kemungkinan adanya kelalaian atau keterlibatan pejabat tinggi di Polri. 

Baca Juga

Ditetapkan Sebagai Tersangka, LQ Indonesia Law Firm Minta Polisi Segera Tangkap Christine Gunadi

"Proses pidana harus memastikan apakah Kapolda juga terlibat atau tidak. Penegakan hukum yang menyeluruh adalah satu-satunya cara memulihkan integritas Polri," tegasnya.

Fadhil menambahkan, dengan semakin meluasnya pembicaraan ini, publik semakin menuntut perubahan dalam tubuh kepolisian untuk memperbaiki citra mereka dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kasus pemerasan di DWP 2024 menjadi bukti nyata bahwa perlu ada evaluasi mendalam dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Editor : Aris