PKS Dukung Kejati Banten Bongkar Dugaan Korupsi di DLH Tangsel

SETU, iNewsTangsel – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten saat ini tengah melakukan penyidikan atas dugaan korupsi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Upaya penegakan hukum tersebut mendapat dukungan dari sejumlah pihak, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tangsel.

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Fraksi PKS, Nabil Ahmad Fauzi, yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, menegaskan dukungan penuh kepada proses penyidikan yang tengah dijalankan oleh Kejati Banten. 

Baca Juga

Rakernas PKS 2024

Menurutnya, penting agar penyelidikan dapat berlangsung tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, Kamis (6/2/2025).

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Biarkan berjalan dengan baik dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang dapat mengganggu jalannya proses penyidikan," ujar Nabil Ahmad Fauzi kepada iNewsTangsel.

Dukungan dari PKS ini semakin diperkuat dengan kekhawatiran akan potensi kerugian negara yang sangat besar. Nabil menyoroti bahwa angka kerugian yang mencapai Rp 75 miliar tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pembangunan infrastruktur publik di Tangsel.

Baca Juga

PKS Tidak Ingin Dianggap Sebagai Calon Boneka: Siap Hadapi Ben-Pilar di Pilkada Tangsel 2024

"Potensi kerugian negara yang sampai Rp 75 miliar tentu angka yang sangat besar. Bayangkan berapa banyak sekolah, sarana kesehatan, dan layanan publik di Tangsel yang bisa dibangun dengan dana sebesar itu," jelasnya.

Nabil juga mendorong agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan lebih proaktif dalam bekerja sama dengan pihak penyidik. Menurutnya, keterlibatan aktif dari Pemkot sangat diperlukan untuk mengungkap tuntas kasus korupsi ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan kota.

"Kami mendorong Pemkot Tangsel agar proaktif dalam membantu Kejati untuk mengungkap tuntas kasus ini," tambah Nabil.

Baca Juga

PKS Tunjuk Ruhamaben - Shinta Untuk Pilkada Tangsel

Apalagi, kasus korupsi pengelolaan sampah ini menjadi semakin sensitif menjelang pelantikan Walikota dan Wakil Walikota. Nabil menekankan bahwa integritas pemerintahan periode kedua yang dipimpin oleh Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan tidak boleh tercoreng oleh kasus korupsi yang sedang berlangsung.

Kejati Banten sendiri diharapkan dapat melanjutkan penyidikan dengan transparan dan akuntabel, sehingga kasus dugaan korupsi di DLH Tangsel dapat diselesaikan dengan baik. 

Meski begitu, Partai Keadilan Sejahtera menegaskan bahwa dukungan terhadap penegakan hukum harus tetap bersifat netral dan bebas dari intervensi politik agar keadilan dapat ditegakkan.

Editor : Aris