Program INKLUSI Dukung Pemerintah dalam Mewujudkan Kebijakan yang Lebih Inklusif dan Berkeadilan

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) bersama mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) hari ini berbagi inisiatif dan komitmen dalam mendukung pemerintah mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif. Dalam acara bertajuk “Dialog dengan Media: Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia”, diskusi ini menyoroti pentingnya pendekatan multipihak dalam memperkuat kebijakan berbasis prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Beberapa mitra OMS INKLUSI yang hadir dalam dialog ini meliputi ‘Aisyiyah, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), serta KEMITRAAN.

Kesetaraan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, serta partisipasi aktif dalam pembangunan merupakan fondasi utama bagi pembangunan inklusif di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menargetkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, salah satunya dengan memperkuat isu GEDSI di berbagai sektor. Upaya ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan. Namun, kelompok marjinal masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara.

Festival Pet dan Plants di PIK 2 Kembali Digelar, Ada Kontes Fashion Hewan

Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, menegaskan bahwa penguatan isu GEDSI bukan sekadar memenuhi target statistik, tetapi juga memastikan perubahan kebijakan yang berkelanjutan. "Ketika kita semua menyadari pentingnya GEDSI sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah, maka perubahan sosial yang lebih inklusif akan terwujud. Setiap individu, tanpa terkecuali, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan," ujarnya, Sabtu (22/3/2025).

Kate juga menambahkan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan OMS, menjadi kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai targetnya secara efektif dan berkelanjutan. "INKLUSI bekerja sama dengan 11 OMS di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan," jelasnya.

Pemerintah sendiri telah mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam kebijakan perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan. Langkah ini bertujuan memastikan kelompok rentan—termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya—memiliki akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan pembangunan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut agar implementasi kebijakan ini lebih merata dan berkelanjutan.

Timezone Hadir di Emporium Mall Pluit, Perluas Ekspansi di Indonesia

Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, menyoroti bahwa meskipun kebijakan nasional telah mengakomodasi isu GEDSI, masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan. "Kami masih menemukan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama untuk memastikan kebijakan yang inklusif benar-benar dapat dijalankan dengan optimal," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. "Kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang implementasi yang efektif dan merata. Banyak dari mereka masih menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghalangi partisipasi penuh dalam masyarakat. Melalui Program INKLUSI, kami terus mendorong kebijakan yang memastikan aksesibilitas, non-diskriminasi, serta peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan hak dan kesempatan yang sama seperti kelompok lainnya," jelasnya.

Pembangunan inklusif dan berkeadilan hanya dapat terwujud melalui kerja sama erat antara pemerintah, OMS, mitra pembangunan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kolaborasi, setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan semua kelompok, terutama mereka yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses hak dan kesempatan yang setara.

Sabela Gayo Jelaskan Alasan Pelaku Usaha Memilih Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa