Demo Empat Orang di Pemkot Tangsel: Isi Tuntutannya Tak Main-main, Mulai Anggaran Hingga Proyek !

CIPUTAT, iNewsTangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali kedatangan tamu kehormatan, yakni pendemo, Kamis (22/1/2026). Sebanyak empat orang pendemo dari Asosiasi Aktivis Nusantara menggelar aksi di Balaikota Tangsel. Jumlahnya memang irit, tapi isi tuntutannya jumbo bahkan lebih tebal dari laporan BPK.

Dalam orasinya, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek-proyek di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDAMBK) Tangsel. Proyeknya banyak, tahunnya panjang, dan ceritanya berulang.

Para pendemo meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel turun tangan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK sejak tahun anggaran 2022 sampai 2024. Rentang waktunya cukup untuk lulus SD, SMP, SMA, bahkan kuliah namun temuan tetap setia menemani.

Salah satu pendemo, Fadliansah, menegaskan bahwa temuan ini bukan sekadar salah hitung kalkulator.

“Ini bukan administratif biasa, tapi indikasi penyimpangan serius,” ujarnya, sambil menyebut dugaan kelebihan pembayaran hingga pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti proyek yang diberi perpanjangan waktu tanpa denda keterlambatan. Proyek molor, denda nihil, waktu fleksibel sebuah konsep yang sulit diterapkan di dunia cicilan.

“Ini bukan temuan baru, tapi terus berulang. Kalau dibiarkan, uang rakyat bisa terus bocor,” katanya. 

Namun suasana aksi mendadak unik ketika salah satu pendemo menolak diwawancarai wartawan. Pendemo berkaos krem muda itu justru menuding media jarang menaikkan rilis.

“Kita tidak akan kasih rilis ke media, karena sering tidak ada berita,” ujarnya, lalu menghindar dengan gerakan cepat ala proyek yang dikejar audit.

Pantauan di lokasi, empat pendemo ini dikawal ketat Satpol PP dan kepolisian. Jumlah pengawalnya bahkan tampak lebih siap dibanding pejabat yang diharapkan menemui massa. 

Hingga aksi berakhir, tak satu pun pejabat Pemkot Tangsel muncul. Balaikota tetap hening, seperti sedang mode jangan diganggu.

Dalam tuntutannya, massa meminta Kejari Tangsel memeriksa semua pihak yang terlibat. Dari PA, KPA, PPK, PPTK, Pokja, hingga penyedia jasa—semuanya masuk daftar, tanpa pengecualian.

Sorotan juga diarahkan ke internal Pemkot Tangsel. Kepala Dinas SDAMBK diminta angkat bicara dan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. 

Selain itu, rekomendasi BPK diminta segera ditindaklanjuti, termasuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah kalau masih ingat jalannya.

Aksi pun berakhir tertib. Empat pendemo pulang dengan tuntutan, Balaikota tetap berdiri tanpa pernyataan, dan publik kembali menunggu, apakah temuan BPK ini akan ditindaklanjuti, atau kembali menjadi koleksi tahunan.

Editor : Aris