Miris! Angka Putus Sekolah Capai 21 Ribu, Butuh Evaluasi Menyeluruh

TANGERANG, iNewsTangsel.id - Upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan.  Karena Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Dewan Pendidikan, mencatat sekitar 21.000 siswa tingkat SD dan SMP masuk dalam kategori putus sekolah. 

“Angka tersebut perlu dievaluasi dan sinkronisasi kembali secara berkala agar kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” kata Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, Selasa (3/3/2026). 

Maesyal menegaskan, angka tersebut perlu dicermati lebih dalam karena bersifat dinamis. Karena tidak semua siswa dalam data tersebut benar-benar berhenti sekolah. Sebagian di antaranya tercatat pindah ke sekolah lain atau kembali melanjutkan pendidikan setelah sempat terhenti.

“Data itu harus terus kita sinkronkan karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bisa berubah. Ada yang pindah sekolah, ada juga yang kembali bersekolah,” terangnya. 

Menurut dia, pembaruan data menjadi langkah penting agar kebijakan intervensi pendidikan yang disusun Pemda tepat sasaran untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan. 

“Tanpa data yang akurat, program bantuan pendidikan, pendampingan keluarga, maupun upaya penarikan kembali siswa ke bangku sekolah berisiko tidak efektif,” paparnya. 

Dia menjelaskan, evaluasi data yang akurat dan terintegrasi bisa menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pendidikan yang adaptif. 

“Dengan basis data yang valid, kami optimistis dapat menekan angka putus sekolah sekaligus memastikan setiap anak di Kabupaten Tangerang memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan,” ujarnya. 

Saat ini, lanjut dia, jumlah peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMP di Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 547 ribu siswa. Angka tersebut menunjukkan tingginya partisipasi pendidikan. 

“Tapi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas serta mencegah potensi putus sekolah,” ucapnya. 

Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan guru, seminar, serta kolaborasi dengan Dewan Pendidikan dan komite sekolah.

“Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutup Maesyal. 

Editor : Elva Setyaningrum