Desil DTSEN Disorot, Pengelompokan Data Bansos Dinilai Belum Cerminkan Realitas Warga

CIPUTAT, iNewsTangsel – Skema penetapan desil dalam Data Tunggal Sasaran Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai masih menyisakan problematika serius di tengah masyarakat. Pengelompokan data sosial yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan tersebut dipandang belum sepenuhnya mencerminkan realitas beban hidup warga di lapangan. 

Akademisi sekaligus Wakil Dekan II FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Muhammad Sahrul, S.Sos., M.Si., menilai terdapat ketidaksesuaian antara klaim penurunan kemiskinan ekstrem dan kondisi riil warga. Klaim pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan sering kali tidak sejalan dengan dinamika pemenuhan kebutuhan dasar di tingkat tapak. 

Sahrul menyoroti bagaimana dampak awal transformasi data tersebut sempat memicu hilangnya hak puluhan ribu penerima BPJS PBI secara mendadak. Kasus ini membuktikan bahwa validasi data tunggal yang belum sempurna berpotensi merugikan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses layanan kesehatan dasar. 

Penyebab utama ketidaktepatan sasaran bantuan sosial ini dinilai bersumber dari mekanisme pendataan yang terlalu bersifat dari atas ke bawah (top-down). Sahrul menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi warga lokal untuk terlibat dalam memverifikasi pihak yang benar-benar berhak menerima bantuan. 

"Jangan kemudian selalu top-down, biarkan masyarakat itu bisa menentukan dan tidak terlalu banyak tangan-tangan yang terlibat dalam proses berjenjang," ujar Sahrul di UMJ, Ciputat, Tangsel, Sabtu (19/9/2026). 

Menurutnya, rantai birokrasi yang terlalu panjang hanya membuka celah tumpang tindih kepentingan antarlembaga. Tumpang tindih data selama ini terjadi karena banyaknya kementerian dan lembaga yang berjalan sendiri-sekali dalam mendata warga. Meski semangat penyatuan menjadi satu data nasional patut diapresiasi, proses sinkronisasi antarkementerian hingga kini dipandang belum tuntas secara menyeluruh.

Selain persoalan birokrasi, rumitnya penggunaan berbagai aplikasi digital turut dikritik karena kerap menyulitkan masyarakat bawah dalam mengurus hak bantuan mereka. Sistem pendataan digital seharusnya dirancang dengan prinsip kemudahan akses agar tidak menjadi beban baru bagi calon penerima manfaat. 

"Harus didorong ke sana, jangan banyak aplikasi dan gunakan aplikasi yang bersahabat serta mudah digunakan oleh masyarakat," tegas Sahrul. 

Ia mengingatkan agar pembuatan sistem satu data ini memanfaatkan anggaran yang ada tanpa memicu pemborosan dana negara. 

"Keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial yang transparan dan akuntabel," pungkasnya.

Editor: Aris