‎Data Petani Tak Akurat Bisa Bikin Bantuan Pertanian Salah Sasaran

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Persoalan data dan distribusi bantuan masih menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian Indonesia. Ketidaktepatan sasaran berpotensi membuat dukungan sarana produksi tidak diterima petani yang benar-benar menggarap lahan.

‎Praktisi pertanian nasional Andi Undru Mario mengatakan, pengalaman mendampingi petani selama sekitar 15 tahun menunjukkan persoalan pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pupuk, tapi juga mencakup lahan, pendataan, distribusi sarana produksi hingga kesejahteraan petani.
‎
‎"Pengalaman tersebut saya peroleh, diantaranya melalui kegiatan pembagian pupuk gratis kepada petani di berbagai daerah. Dari aktivitas itu, saya melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan," kata Andi dalam Diskusi Media 2026 bertajuk “Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global”, Senin (21/9/2026).
‎
‎Menurut Andi, pembenahan tata kelola bantuan menjadi penting karena efektivitas kebijakan pertanian pada akhirnya ditentukan oleh implementasinya. Program bantuan yang tidak didukung data akurat berisiko menimbulkan kesenjangan antara petani yang tercatat dalam sistem dengan kondisi produksi di lapangan.
‎
‎"Untuk itu, kami mendorong pemerintah memperkuat basis data penerima bantuan dengan menghubungkan identitas petani dengan lokasi serta luas lahan yang benar-benar dikelola. Pendataan harus berbasis by name, by address, and by land. Artinya, harus jelas siapa petaninya, di mana alamatnya, dan berapa luas lahan yang benar-benar digarap,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, akurasi data itu penting, karena untuk memastikan anggaran dan sarana produksi pertanian agar dapat digunakan secara lebih efektif. Ketepatan sasaran juga berkaitan langsung dengan kemampuan petani mempertahankan produksi serta meningkatkan produktivitas lahan.
‎
‎Selain persoalan pendataan, Andi menilai peningkatan produktivitas membutuhkan dukungan teknologi dan sarana produksi yang memadai. Sehingga petani perlu ditempatkan sebagai aktor utama dalam membangun ketahanan pangan, bukan sekadar sebagai penerima program pemerintah.
‎
‎“Petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan. Ketika petani sejahtera, produktivitas meningkat, dan lahan pertanian terlindungi, maka ketahanan pangan nasional juga akan semakin kuat,” katanya.
‎
‎Andi menambahkan, keberpihakan terhadap petani tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan. Pemerintah perlu membangun ekosistem produksi yang memungkinkan petani mempertahankan kegiatan usaha tani secara berkelanjutan.
‎
‎"Kritik terhadap pelaksanaan kebijakan pertanian diperlukan untuk memastikan agenda swasembada pangan berjalan efektif. Makanya, kita harus memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Tetapi dukungan itu juga harus disertai kritik yang konstruktif,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Mandagi menambahkan, persoalan pertanian perlu dibahas tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga berdasarkan kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat di lapangan.
‎
‎“Pers tidak hanya bertugas memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Heintje.