PN Tangerang Eksekusi Bangunan Sengketa di Bukit Nusa Indah Ciputat Tangsel
CIPUTAT, iNewsTangsel – Pengadilan Negeri (PN) Tangerang melaksanakan eksekusi terhadap sebuah bangunan yang menjadi objek sengketa di Jalan Lelie Kavling 2013, Perumahan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (19/11/2026).
Pelaksanaan eksekusi sempat diwarnai ketegangan. Pantauan iNewsTangsel di lokasi, terjadi aksi saling dorong antara pihak pemohon eksekusi dengan pihak Asmul Oktavian yang mengklaim memiliki hak atas bangunan tersebut.
Sejumlah personel TNI, Polri, Satpol PP Tangsel, juru sita PN Tangerang, serta tenaga bongkar bangunan tampak berada di lokasi untuk mengawal jalannya proses eksekusi.
Dalam pembacaan penetapan eksekusi, juru sita PN Tangerang, Alicia, menjelaskan bahwa sertifikat objek sengketa tersebut saat ini telah beralih nama dari Feri kepada Lina Wulandari.
Dia juga menerangkan bahwa dalam putusan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi terdapat pengesahan jual beli, bukan akta jual beli (AJB).
"Sertifikat objek tersebut sudah bukan nama Feri lagi, tapi sudah dibalik nama Lina Wulandari. Di dalam putusan ini terjadi pengesahan jual beli, bukan akta jual beli. PPJB bukan akta jual beli," jelas Alicia saat membacakan putusan.
Eksekusi tersebut menjadi sorotan karena bangunan itu sebelumnya diklaim telah dibeli oleh Asmul Oktavian melalui transaksi pada Januari 2020. Namun, belakangan objek tersebut masuk dalam proses lelang dan dimenangkan pihak lain hingga memunculkan sengketa kepemilikan.
Kuasa hukum Asmul Oktavian, Zainul, mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap sejumlah pihak, yakni perbankan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta pemenang lelang. Gugatan tersebut telah terdaftar di PN Tangerang dengan nomor perkara 1505/Pdt.G.
Menurut Zainul, sebelum eksekusi dilaksanakan, pihaknya telah menyampaikan permohonan kepada PN Tangerang agar pelaksanaan eksekusi ditunda sampai persoalan kepemilikan objek tersebut memperoleh kepastian hukum melalui proses persidangan.
"Kita menyampaikan kepada PN terkait posisi objek ini. Kita meminta agar jangan dieksekusi karena ada surat permohonan eksekusi. Jadi, kita sampaikan runtutannya mulai dari jual beli sampai adanya putusan pengadilan," ujar Zainul.
Dia menjelaskan, kliennya memiliki sejumlah dokumen yang menjadi dasar klaim kepemilikan, di antaranya akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris, akta pengosongan, serta sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Zainul menilai dokumen-dokumen itu perlu menjadi perhatian dalam menentukan status hukum objek bangunan yang kini disengketakan.
Pihaknya meminta agar seluruh pihak yang berkepentingan menguji masing-masing dasar hukum kepemilikan melalui proses peradilan.
Sementara itu, Asmul Oktavian mengungkapkan, transaksi pembelian bangunan tersebut bermula pada Januari 2020. Saat itu, dirinya melakukan pembayaran kepada seseorang bernama Ferry yang disebut merekomendasikan transaksi melalui Bank BRI.
Namun, setelah pembayaran dilakukan, sertifikat yang dijanjikan tidak kunjung diserahkan. Asmul kemudian menempuh jalur hukum melalui laporan pidana dan gugatan perdata.
Dalam perkembangannya, perkara perdata yang ditempuh Asmul disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Sementara dalam perkara pidana, pihak yang terlibat disebut sempat menyerahkan kunci bangunan setelah berstatus tersangka dan kemudian divonis dua tahun penjara.
Persoalan kembali mencuat setelah bangunan tersebut masuk dalam proses lelang dan akhirnya dimenangkan pihak lain.
Zainul menyebut pemenang lelang juga telah dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan PMH yang diajukan kliennya. Namun, menurut dia, pihak tersebut belum hadir meski telah dilakukan pemanggilan melalui pengumuman sebanyak dua kali karena alamatnya tidak diketahui.
Atas kondisi tersebut, pihak Asmul meminta agar status kepemilikan bangunan dan keabsahan proses lelang diperiksa secara menyeluruh melalui jalur hukum.
Pelaksanaan eksekusi ini pun menyisakan persoalan hukum terkait klaim kepemilikan berdasarkan transaksi jual beli, peralihan sertifikat, proses lelang, hingga gugatan perbuatan melawan hukum yang saat ini diajukan ke PN Tangerang.
Editor: Doni Marhendro