Agroindustri Indonesia Tak Cukup Andalkan Kekayaan Alam

JAKARTA, iNewsTangsel.id -Transformasi agroindustri Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan peningkatan produksi. Penguatan sumber daya manusia (SDM), penguasaan teknologi, inovasi produk, serta integrasi rantai pasok menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional.

‎Mantan Menteri Pertanian Prof. Bungaran Saragih mengatakan, Indonesia memiliki modal alam yang besar berupa kekayaan hayati tropis, daratan dan lautan yang luas, serta sumber daya manusia yang melimpah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan mengelola sumber daya menjadi kekuatan ekonomi nasional.

‎"Peningkatan produksi dan ekspor belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani maupun penguasaan teknologi dalam negeri. Walaupun produksi dapat meningkat, tapi posisi petani tetap lemah. Ekspor dapat bertambah, tapi penguasaan teknologi tertinggal," ujarnya dalam diskusi "Sistem Agro Industri Nasional untuk Negara Tropis Kepulauan, di Jakarta, Senin (9/11/2026).

‎Bungaran mengungkapkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 12,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, sektor tersebut menyerap sekitar 28,2 persen penduduk bekerja pada Agustus 2024.

‎"Kesenjangan tersebut mencerminkan tantangan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Karena itu, pengembangan agroindustri perlu dilakukan melalui pendekatan sistem yang menghubungkan kegiatan produksi dengan pengolahan, teknologi, perdagangan, transportasi, dan jasa pendukung," katanya.

‎Ia mencontohkan, komoditas kopi yang memiliki rantai nilai panjang, mulai dari perkebunan, pengolahan, pengujian mutu, penyediaan mesin, pengemasan, transportasi, pemasaran hingga pelayanan purna jual.

‎"Nilai ekonomi tidak cukup dihitung dari hasil produksi di tingkat hulu. Kemampuan menjaga kualitas, mengembangkan pengolahan, dan memperkuat akses pasar menentukan besarnya nilai tambah yang dapat dinikmati pelaku usaha," ungkapnya.

‎Bungaran juga menekankan pentingnya menyelaraskan investasi. Peningkatan hasil tangkapan ikan, misalnya, tidak akan optimal apabila tidak didukung ketersediaan es, listrik, gudang penyimpanan, transportasi, dan kepastian pembelian.

‎'Dengan integrasi tersebut, nelayan memperoleh kepastian pasar, industri pengolahan mendapatkan bahan baku yang konsisten, sedangkan konsumen memperoleh produk dengan mutu terjaga," terangnya.

‎Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Eugenia Mardanugraha menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara intervensi negara dan mekanisme pasar dalam transformasi agroindustri.

‎"Persaingan usaha yang sehat bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong efisiensi, inovasi, produktivitas, pemerataan kesempatan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

‎Menurutnya, persoalan mendasar dalam pengembangan agroindustri Indonesia adalah fragmentasi rantai pasok dan ketimpangan relasi ekonomi. Petani sebagai produsen primer kerap belum terhubung dengan standar mutu, akses pembiayaan, serta pasar yang kompetitif.

‎"Sementara itu, pembeli dan pengolah memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Karena itu, solusi tidak cukup dilakukan dengan meningkatkan volume produksi. Pemerintah perlu membenahi aturan main dan hubungan antarpelaku dalam ekosistem ekonomi," tegas Eugenia.

‎Ia mengungkapkan, intervensi pemerintah seharusnya berorientasi pada market building atau membangun kapasitas pasar, bukan market replacing atau mengambil alih fungsi pasar.

‎"Negara membangun infrastruktur riset, standar, dan aturan main tanpa mengambil alih keputusan usaha," imbuhnya.

‎Ia menjelaskan, market building dilakukan melalui penyediaan infrastruktur, riset, standar mutu, akses pembiayaan, dan kepastian kontrak. Sebaliknya, market replacing berisiko menciptakan hak eksklusif, pembatasan akses, hingga monopoli administratif yang dapat memicu kegagalan pemerintah atau government failure.

‎"Pembentukan perusahaan besar sebagai jangkar atau anchor company dalam ekosistem agroindustri perlu dilakukan secara hati-hati. Karena Perusahaan besar dapat berperan mengintegrasikan petani, koperasi, UMKM, logistik, dan industri pengolahan," katanya.

‎‎Sementara itu, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Mayjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, menilai penguatan agroindustri juga berkaitan erat dengan ketahanan nasional. Karena pertahanan negara pada abad ke-21 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga kemampuan negara menjaga ketahanan pangan, energi, farmasi, dan rantai pasok nasional.

‎"Ketahanan pangan, kemandirian farmasi, kedaulatan energi dan stabilitas ekonomi adalah lapis pertahanan nirmiliter yang paling vital secara strategis," katanya.

‎Oktaheroe menjelaskan, penguatan agroindustri membutuhkan ekosistem kelembagaan yang mampu  menghubungkan riset, pasar, industri, dan kebutuhan pertahanan.

‎"Ada empat kemampuan kelembagaan yang perlu diperkuat, yakni pembagian peran yang jelas, koordinasi lintas sektor, mekanisme pengawasan dan keseimbangan kewenangan, serta kemampuan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan," paparnya.

‎Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Dr. Aurik Gustomo, menilai peningkatan kualitas SDM menjadi tantangan besar dalam transformasi agroindustri, terutama untuk mempercepat hilirisasi.

‎"Strategi industri berbasis komoditas dan industri hilir membutuhkan pendekatan berbeda. Industri komoditas perlu mengutamakan efisiensi produksi. Sedangkan industri hilir harus mengembangkan inovasi dan keunikan produk agar mampu bersaing di pasar," ulasnya.

‎Sebagai contoh, lanjut dia, pengembangan minyak goreng dari crude palm oil (CPO) tidak cukup hanya mengandalkan efisiensi produksi. Pelaku industri perlu menciptakan produk dengan keunggulan dan karakteristik berbeda agar memiliki daya saing.

‎"Begitu masuk di hilirisasi, produktivitas saja tidak cukup, tetapi inovasi, inovasi, dan inovasi menjadi bagian penting," katanya.

‎Aurik mengungkapkan persoalan regenerasi tenaga kerja pertanian. Mengacu data BPS 2023 yang dipaparkannya, sekitar 72 persen tenaga kerja di sektor pertanian berusia 43 tahun ke atas, sementara pengelola usaha pertanian berusia di bawah 27 tahun hanya sekitar 2 persen.

‎"Selain itu, sekitar 60 persen pekerja pertanian berpendidikan SD ke bawah dan hanya 2 persen yang merupakan lulusan perguruan tinggi," ujarnya.

‎Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan dalam penerapan teknologi dan modernisasi pertanian. Padahal, pemanfaatan digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi pertanian modern diperlukan untuk meningkatkan produktivitas.

‎"Pengembangan SDM tidak cukup hanya melalui peningkatan keterampilan teknis. Kemampuan kewirausahaan, kepemimpinan, kolaborasi, dan inovasi juga perlu diperkuat," tutup Prof. Aurik.

Editor: Elva Setyaningrum