JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pejabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menginisiasi diskusi publik yang berjudul 'Respons Cepat Penanganan Kualitas Udara di DKI Jakarta'. Diskusi ini dibuka olehnya di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, pada hari Senin (28/8). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Polda Metro Jaya, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan influencer.
Dalam kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta itu, Pj. Gubernur Heru menyampaikan bahwa polusi udara telah menjadi krisis bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di wilayah sekitarnya. Dia menekankan perlunya kerjasama antarwilayah pendukung, seperti Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor, untuk menemukan solusi terbaik.
"Kita menyadari bahwa polusi tidak hanya bisa diatasi oleh Jakarta sendiri, tetapi juga dengan wilayah pendukung. Oleh karena itu, teman-teman dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang akan bersama-sama mendengarkan dan memberikan saran dari hasil diskusi ini. Ini akan menjadi langkah positif untuk mengurangi polusi di wilayah Jabodetabek karena area yang terkena dampak sangat luas," jelas Pj. Gubernur Heru.
Terkait solusi, Heru menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penegakan hukum melalui inspeksi emisi yang harus memenuhi standar emisi yang berlaku untuk kendaraan bergerak, serta penertiban terhadap industri yang tidak menjalankan perawatan dan pengelolaan pada cerobong asap untuk emisi dari sumber tetap.
"Kami juga telah melakukan uji emisi secara bertahap pada kendaraan bermotor. Ini dilakukan mengingat informasi dari Dinas Perhubungan bahwa hampir satu juta unit kendaraan memasuki Jakarta setiap harinya dari wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu, uji emisi kendaraan harus dijalankan dan kendaraan harus lulus uji emisi," tambahnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan pendekatan ilmiah melalui Teknik Modifikasi Cuaca (TMC), yaitu dengan menyemprotkan air dari gedung-gedung tinggi menggunakan pompa bertekanan tinggi (water mist generator). "Seluruh gedung milik Pemerintah Provinsi DKI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah dipasangi water mist generator, terutama pada gedung-gedung tinggi," ujar Heru.
Heru menambahkan bahwa Jakarta juga telah memiliki Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) yang akan dijadikan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU), menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi pencemaran udara di Jakarta hingga tahun 2030.
"Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan pengendalian pencemaran udara sesuai dengan peraturan hukum yang ada, mencakup lima aspek utama yaitu energi bersih, teknologi rendah emisi, tata ruang dan tata kelola, standar emisi, dan penegakan hukum," tambah Heru.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa diskusi publik ini diadakan sebagai tanggapan cepat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulihkan kualitas udara dengan melibatkan masyarakat. Sebanyak 200 orang dari berbagai lapisan masyarakat hadir dalam diskusi ini baik secara daring maupun tatap muka. "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap mendapatkan masukan dari semua pihak, ini merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas udara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," kata Asep.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
