JAKARTA, iNewsTangsel.id - Menghadapi Pemilu 2024, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman (PPI Jerman) mengadakan forum debat terbuka membahas "Pembangunan Daerah dan Tata Ruang" pada Sabtu (20/1/2024).
Hadir dalam debat terbuka sejumlah narasumber, Prof. Sulfikar Amir mewakili tim Anies-Muhaimin, Mikhail Gorbachev Dom dari tim Prabowo-Gibran, dan Michael Victor Sianipar dari tim Ganjar-Mahfud dalam forum tersebut.
Ketua Umum PPI Jerman, Agnia Dewi Larasati, menyambut positif pembangunan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Pelaksana Forum, Geraldus Kevin Martimbang, menekankan format debat yang padat untuk menyaring gagasan pasangan calon.
"Geraldus menyatakan, 'Forum ini tidak hanya untuk memeriahkan diskusi publik yang sedang berkembang, tetapi juga sebagai wadah pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi pelajar Indonesia di Jerman yang sedang jauh dari tanah air.' Dalam forum tersebut, tim panelis dari PPI Jerman menyampaikan aspirasi dan pertanyaan untuk menggali gagasan para tim ahli, mencakup desentralisasi fiskal, perencanaan pembangunan daerah berbasis inovasi, pengelolaan kota masa depan, pengembangan kawasan hutan, penanganan konflik agraria, dan penyediaan basis informasi geospasial sebagai dasar pembangunan."
Selain ide-ide, kritik terhadap pemerintah yang menjadi catatan untuk Presiden selanjutnya juga disampaikan oleh narasumber sepanjang forum. Dalam diskusi perencanaan pembangunan daerah, Prof. Sulfikar Amir menyoroti kebiasaan pemerintah pusat yang seringkali tidak memberikan kesempatan maksimal kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan secara otonom. Selain itu, banyak proyek strategis dari pemerintah pusat yang diimplementasikan secara top-down tanpa peninjauan dan dialog bersama pemerintah daerah maupun masyarakat di sekitar proyek. "Akibatnya, proyek bersifat terpisah dari realitas ekonomi dan sosial masyarakat di daerah tersebut," lanjut Prof. Sulfikar Amir.
Menyentuh penyediaan basis informasi untuk pembangunan daerah, Mikhail Gorbachev Dom menyampaikan harapan dan peluang bahwa dengan adanya pemilu serentak, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat direncanakan kembali dari awal pada tahun 2025, sehingga RPJMN dan RPJMD dapat disusun secara bersamaan, dengan memperhatikan keselarasan perencanaan tata ruang antar daerah. "Selain itu, yang masih menjadi PR adalah peta pertanahan dan peta tata ruang. Kalau ini nantinya bisa disatukan, bisa menjadi desktop yang baik," tambah Mikhail. Sementara itu, Michael Victor Sianipar menyoroti konflik agraria di sektor perkebunan dan pertambangan, serta mengkritisi program pemerintah yang lebih berfokus pada legalisasi kepemilikan tanah tanpa upaya redistribusi tanah.
"Melegalisasi adalah hal yang penting, tapi yang ingin kita tekankan adalah reformasi agraria yang memberikan ruang agar masyarakat memiliki kepemilikan dan akses terhadap tanah-tanah tersebut. Diperlukan kepastian hukum dan payung hukum untuk melindungi masyarakat adat atau yang terkena dampak konflik agraria."
Kegiatan forum diselenggarakan di Hörsaal 17, Hauptgebäude, Universität Bonn, dihadiri oleh lebih dari 100 pelajar Indonesia dan diaspora yang tinggal di Jerman. Hasil forum akan dipublikasikan dalam bentuk policy brief yang menggambarkan aspirasi dan gagasan pelajar Indonesia di Jerman untuk mendukung pembangunan daerah dan tata ruang yang lebih inovatif, adil, merata, dan inklusif bagi Presiden Indonesia periode 2024-2029.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
