JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pendidikan dan Kebudayaan telah lama menjadi satu entitas dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun seakan menjadi dua hal yang berbeda.
Meskipun memiliki nilai yang sama, keduanya memiliki perbedaan dalam bentuk dan posisi. Pendidikan dan Kebudayaan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak ideal jika dikelola oleh satu kementerian.
Menyatukan keduanya secara keseluruhan sulit dilakukan karena akan menghadapi perbedaan persepsi antara pendidik dan budayawan.
Pendidikan yang memasukkan unsur kebudayaan memang penting, namun jelas bahwa pendidikan tidak hanya tentang kebudayaan.
Pendidikan mencakup berbagai aspek ilmu pengetahuan seperti hukum, sosial, politik, ekonomi, agama, olahraga, dan lainnya. Jika bidang-bidang tersebut memiliki kementerian tersendiri, mengapa kebudayaan tidak memiliki kementerian yang terpisah dari kementerian pendidikan?
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya. Kekayaan budaya Indonesia tidak hanya meliputi seni, tetapi juga bahasa, pandangan hidup, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat yang tersebar di berbagai kelompok sosial masyarakat yang berjumlah ribuan.
Hal ini memerlukan penanganan khusus, fokus, dan terarah dari satu Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, terpisah dari Kementerian Pendidikan.
Bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa, berasal dari berbagai suku dan sub-suku bangsa, dengan jumlah keseluruhan tidak kurang dari 478. Cagar Budaya di Indonesia mencapai 66.513, terdiri dari 54.398 Cagar Budaya Bergerak dan 12.115 Cagar Budaya Tidak Bergerak, tersebar di seluruh wilayah negara.
Indonesia juga memiliki 1728 Warisan Budaya Tak Benda (WBTb), yang meliputi warisan budaya dalam berbagai domain seperti adat istiadat, kerajinan tradisional, pengetahuan alam, seni pertunjukan, dan tradisi lisan.
Berdasarkan pemikiran tersebut, Aliansi Budaya Rakyat (ABRA), yang terdiri dari kelompok seniman, budayawan, dan aktivis seperti Horjabius, Dapunta, Ampera, Taman Inspirasi Sastra Indonesia, dan Cakra Satya 08, merasa penting untuk secara serius mendorong pembentukan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang independen selama periode pemerintahan 2024-2029.
ABRA bekerja sama dengan RRI akan menghadirkan empat narasumber, antara lain: Rocky Gerung (komentator politik, filsuf, akademisi, dan intelektual publik), H. Deddy Mizwar (aktor, sutradara, dan politikus), Joe Marbun (arkeolog dan praktisi kebijakan kebudayaan), dan Bambang Prihadi (Ketua Dewan Kesenian Jakarta). Melalui perspektif budayawan, seniman, politisi, dan intelektual publik, talk show ini bertujuan untuk memberikan paparan dan gambaran yang dapat memperkaya serta memperkuat wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan.
Talk show ini akan disiarkan oleh Pro 4 berjaringan, RRI Net, dan kanal YouTube resmi secara langsung dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta pada hari ini Senin, 18 Maret 2024, pukul 16.00 – 17.00 WIB. Acara yang dipandu oleh Abbi Zaki (penyiar Pro 4 RRI) sebagai MC, dan Teuku Rifnu Wikana (aktor dan sutradara film) sebagai moderator, diharapkan dapat menyatukan persepsi dan mendorong pembentukan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
