JAKARTA, iNewsTangsel.id - Dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029, bidang perdesaan telah ditetapkan sebagai prioritas nasional ke-6 (PN 6). Prioritas ini bertujuan untuk membangun dari desa dan dari bawah, guna mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sesuai dengan Misi Asta Cita Presiden terpilih yang ke-6.
Selain itu, pembangunan perdesaan juga menjadi bagian dari program unggulan ke-7, yang mencakup pembangunan infrastruktur desa, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan penyediaan rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkan.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, dalam Rapat Pimpinan Paripurna yang digelar di Operational Room Kantor Kalibata, Rabu (7/8) kemarin.
Taufik menjelaskan bahwa sasaran pembangunan perdesaan pada tahun 2025-2029 adalah mencapai kemandirian desa, yang diukur melalui peningkatan persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa.
"Pada rancangan RPJMN 2025-2029, pembangunan perdesaan juga diarahkan untuk mendukung wilayah perkotaan, baik wilayah metropolitan maupun Ibu Kota Negara (IKN), serta mendorong pertumbuhan pusat-pusat baru," ungkap Taufik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah tertinggal/daerah afirmasi/daerah lambat tumbuh akan difokuskan pada pemenuhan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk unggulan daerah, dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
Dalam pembahasan RPJMN 2025-2029 untuk bidang perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas melibatkan Kementerian Desa PDTT. Saat ini, telah disepakati bahwa 45 kawasan transmigrasi akan menjadi prioritas nasional. Sedangkan untuk kawasan perdesaan, sebanyak 24 kawasan telah disepakati sebagai prioritas nasional.
"Sebagai bagian dari peran strategis Kementerian Desa PDTT dalam pemerintahan mendatang tahun 2025-2029, beberapa unit kerja telah dan sedang melakukan kajian," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menyusun policy paper terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, Ditjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) telah menyusun buku putih mengenai pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan.
Badan Pengembangan Informasi (BPI) juga telah menyusun berbagai peta jalan (roadmap), seperti roadmap pembangunan desa dan perdesaan, roadmap ketransmigrasian, roadmap percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta roadmap pengembangan SDM.
"Setjen juga telah menyusun naskah akademik rancangan teknokratis Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2025-2029," kata Taufik.
"Dokumen-dokumen yang disusun oleh masing-masing unit kerja tersebut masih perlu dirangkai ke dalam struktur kebijakan, strategi, program, dan kegiatan, sehingga menjadi satu kesatuan usulan Kementerian yang akan disampaikan kepada pemerintahan mendatang," tambahnya.
Rapat Pimpinan Paripurna ini dihadiri oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo, serta seluruh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDTT, termasuk Para Kepala Balai.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
