JAKARTA, iNewsTangsel.id - Kejadian memalukan yang melibatkan aparat kepolisian Indonesia kembali menjadi sorotan internasional. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak Polri untuk segera memecat oknum polisi yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP). Sugeng menilai perbuatan ini tidak hanya merusak citra kepolisian, tetapi juga mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.
Menurut Sugeng, tindakan pemerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut harus mendapat sanksi berat, salah satunya adalah pemecatan dari dinas kepolisian.
“Tindakan yang diduga memeras ini harus diganjar dengan hukuman tertinggi, yaitu pemecatan. Karena apa? Pertama, ini mempermalukan Indonesia di dunia internasional,” ujar Sugeng saat dihubungi, Jumat, 27 Desember 2024.
Sugeng menambahkan bahwa pemerasan yang dilakukan oknum polisi ini tampaknya bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola atau kebiasaan yang sudah lama berlangsung. Praktik semacam ini sangat merugikan, terlebih lagi karena para korban adalah warga negara Malaysia.
“Apakah mereka tidak tahu bahwa warga negara Malaysia sebagai bangsa serumpun memiliki pandangan stereotip buruk terhadap Indonesia? Tindakan memeras ini sangat tidak mempertimbangkan latar belakang sosial dan budaya yang ada,” jelas Sugeng.
Polisi yang terlibat, sebanyak 18 orang, akan menjalani sidang kode etik pada pekan depan. Ke-18 anggota polisi tersebut kini sudah ditempatkan di lokasi khusus (patsus) untuk menjalani proses pemeriksaan. Sebagai langkah lanjutan, Polda Metro Jaya juga telah memutasi 34 anggotanya yang berasal dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya ke Pelayanan Marksa (Yanma) Polri. Mutasi ini merupakan bagian dari pemeriksaan kasus pemerasan yang melibatkan penonton DWP asal Malaysia.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan disiplin dan integritas di tubuh kepolisian, terlebih dalam menjaga hubungan baik antarnegara. Pemecatan terhadap polisi yang terbukti bersalah bisa menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian Indonesia.
Editor : Aris
Artikel Terkait
