Toha menegaskan bahwa efisiensi ini merupakan langkah sementara dalam menghadapi transisi ekonomi. Ia berharap kebijakan yang kurang populer ini dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo.
Sebagai anggota DPR RI empat periode, Toha juga menyoroti kebingungan yang mungkin dialami oleh kepala daerah yang baru dilantik akibat SE Mendagri ini. Menurutnya, seharusnya ada pola komunikasi atau penyampaian kebijakan yang lebih baik.
"Para kepala daerah tentu harus mematuhi aturan, tetapi seharusnya ada diskusi yang lebih terbuka terlebih dahulu. Saat ini masih ada proses retret untuk kepala daerah, jadi mengapa kebijakan ini tidak dibahas lebih dulu secara transparan agar rakyat bisa memahami?" ujarnya.
Toha juga menyoroti meningkatnya gejolak masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang dirasa belum berpihak pada rakyat di berbagai daerah. "Belakangan ini, masyarakat mulai merasakan bahwa pola penyampaian kebijakan pemerintah cenderung top-down. Padahal, semangat demokrasi yang seharusnya kita pegang adalah bottom-up," pungkasnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
