JAKARTA, iNewsTangsel.id – Mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar target, melainkan langkah menuju kemandirian pangan. Untuk mencapainya, diperlukan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak. Hal ini menjadi benang merah dalam Dialog Publik yang digelar Divisi Humas Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3).
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., menegaskan bahwa meskipun secara supply and demand Indonesia sudah mencapai swasembada, hal itu tidak berarti jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan pangan.
“Swasembada bukan tujuan akhir, melainkan alat menuju kemandirian,” ujar Bustanul, mencontohkan Singapura yang meskipun tidak swasembada, tetap memiliki ketahanan pangan yang kuat.
Menurutnya, sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan besar. Ia membandingkan era Presiden Soeharto, saat pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, sektor pertanian tumbuh 5%. Saat ini, ekonomi tumbuh 5%, tetapi pertanian hanya di bawah 1%.
Bustanul menyoroti kurangnya penyuluhan pertanian dan minimnya minat generasi muda terjun ke sektor ini. “Kita perlu memperbanyak tenaga kerja terdidik di bidang pertanian agar sektor ini kembali bangkit,” tambahnya.
Ketua Kelompok Substansi Perencanaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Siti Haryati, SP., M.Sc., mengakui bahwa swasembada pangan bukan hal mudah, apalagi jika ingin mencapai kemandirian. Namun, pemerintah terus berupaya mencapainya secepat mungkin.
Beberapa tantangan utama adalah perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta kurangnya SDM di sektor pertanian. “Petani kita mayoritas sudah senior, sementara anak muda enggan turun ke sawah,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan persoalan pupuk kini telah teratasi, dengan ketersediaan yang lebih baik di lapangan.
Dukungan dari Polri dan Sektor Industri
Wakil Satgas Pangan Polri, Kombes Moh. Samsul Arifin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polri turut berperan dalam mendukung swasembada pangan. “Kami sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan kemandirian pangan,” tuturnya.
Polri telah mengambil berbagai langkah, seperti memanfaatkan lahan kosong untuk tanaman pangan, merekrut tenaga pertanian, serta mengoptimalkan pekarangan anggota untuk budidaya pangan.
Sementara itu, Wakil Dirut PT Pupuk Indonesia, Gusrizal, memastikan distribusi pupuk semakin merata dengan pembangunan pabrik di sentra-sentra pangan.
“Saat ini produksi pupuk mencapai 14 juta ton, dengan 9,5 juta ton di antaranya disubsidi pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pupuk berkontribusi 62% terhadap produktivitas pertanian, tetapi harganya hanya 23% dari total biaya produksi. Dengan subsidi, biaya produksi petani dapat ditekan hingga 9%.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
