“Dari total aspirasi tersebut, terdapat lima bidang permasalahan yang paling dominan, yaitu hukum, pertahanan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, serta agama. Pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar urusan rakyat semakin mudah dan sejahtera,” terang Puan.
DPR RI juga melaksanakan kewenangan memberi persetujuan dan pertimbangan terhadap calon pimpinan lembaga negara maupun badan yudikatif. Posisi strategis itu meliputi Kepala Badan Intelijen Negara, pimpinan KPK, Gubernur Bank Indonesia, hakim konstitusi, hingga duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.
“Sebagai bagian dari masyarakat internasional, DPR RI menjalankan diplomasi parlemen dengan isu-isu global, seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, isu kesehatan, partisipasi perempuan dalam politik, perdagangan digital, hingga isu kemerdekaan Palestina dan kemanusiaan di Myanmar,” kata Puan.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
