Fatwa Vape Haram, Pedagang di Kabupaten Tangerang Terancam Gulung Tikar

Elva
Salah satu store vape di Kabupaten Tangerang. Foto Istimewa

TANGERANG, iNewsTangsel.id - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan penggunaan vape atau rokok elektrik haram mulai menjadi perhatian pelaku usaha. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan bisnis vape, terutama pedagang kecil di Kabupaten Tangerang yang menggantungkan penghasilan dari penjualan rokok elektrik dan perlengkapannya.

‎Sekretaris Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) DPD Tangerang, A Mardhatillah Sukandar mengaku, khawatir atas keputusan tersebut karena berdampak terhadap keberlangsungan usaha vape store, termasuk nasib puluhan karyawan yang bekerja di dalamnya.

‎"Penerbitan fatwa haram tersebut terkesan mendadak dan terburu-buru. Harusnya ditinjau dari berbagai faktor, karena dampak dari pengharaman ini banyak," ujarnya, Senin (16/11/2026).

‎Menurutnya, diperlukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari industri tersebut.

‎"Karena kebijakan tersebut berujung pada penutupan usaha dan kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka. Ini bukan sekadar persoalan menyangkut keberlangsungan bisnis, tapi juga kehidupan pegawai yang bergantung pada penghasilan bulanan," jelasnya.

‎Ia mengungkapkan, kekhawatiran tersebut juga mencakup potensi kerugian materi yang harus ditanggung pemilik usaha, apabila pemerintah menerapkan pelarangan total terhadap peredaran vape. Karena nilai persediaan barang di satu gerai vape store setidaknya mencapai Rp200 juta.

‎"Nilai tersebut belum termasuk persediaan barang di gudang maupun aset penunjang usaha seperti etalase, rak, kaca, pintu kaca, pendingin ruangan, dan perlengkapan lainnya," imbuhnya.

‎Di tengah ketidakpastian tersebut, ia berharap pemerintah tidak mengambil langkah pelarangan secara total tanpa mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan tenaga kerja. Ia mengusulkan agar industri vape tetap diatur melalui regulasi dan undang-undang yang jelas sehingga peredarannya dapat diawasi.

‎"Pengaturan yang terukur diperlukan untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki sumber penghasilan lain," ucapnya.

‎Pelaku usaha vape lainnya, Aryo Saka menambahkan, saat ini sejumlah pedagang menghadapi ketidakpastian terkait masa depan usahanya. Pasalnya, fatwa tersebut berpotensi memengaruhi minat masyarakat untuk membeli produk vape, sekaligus menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen.

‎"Bagi kami yang selama ini menjadikan vape sebagai sumber penghasilan utama, perubahan perilaku konsumen tentu menjadi ancaman tersendiri. Penurunan penjualan dapat berdampak pada perputaran modal, pembayaran sewa tempat, hingga kemampuan mempertahankan karyawan," ujarnya.

‎Ia menegaskan, kondisi ini juga berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha lain yang berkaitan dengan industri vape, mulai dari distributor, pemasok liquid, hingga penjual perangkat dan aksesori rokok elektrik. Jika penjualan terus mengalami penurunan, bukan tidak mungkin sebagian pedagang harus mengurangi aktivitas usaha, beralih menjual produk lain, bahkan menutup toko.

‎"Dengan fatwa ini, seharusnya pemerintah juga memikirkan dampak ekonomi terhadap pedagang kecil. Sebab, tidak sedikit pelaku usaha yang telah mengeluarkan modal untuk membuka toko, menyediakan stok barang, dan membangun pelanggan," tutupnya.

Editor : Elva Setyaningrum

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network