JAKARTA, iNewsTangsel - Badan Standardisasi Nasional (BSN) mencatat hanya 5% dari total lembaga penilaian kesesuaian terakreditasi yang ada di Indonesia Timur, sementara 64,4% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ketimpangan ini membuat pelaku usaha daerah harus mengeluarkan biaya dan waktu berlipat untuk mendapatkan sertifikasi mutu.
Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka Bulan Mutu Nasional 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025) menegaskan pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) adalah syarat mutlak Indonesia Emas 2045.
“Kalau infrastruktur mutu hanya kuat di Jawa, transformasi ekonomi hanya akan dirasakan segelintir orang, bukan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Kristianto, dalam keterangannya.
Direktur PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur, Erwin Hermanto, yang baru menerima sertifikat SNI untuk timbangan medis mengatakan pemberlakuan SNI wajib adalah bentuk kedaulatan ekonomi nyata. “SNI melindungi konsumen dari produk bermutu rendah impor sekaligus menjaga industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat,” ungkap Erwin.
Erwin menambahkan, negara maju pasti menguasai standar teknis sendiri agar bisa melindungi rakyatnya dari gempuran globalisasi. Dengan SNI yang setara standar internasional, produk Indonesia kini lebih mudah diterima di pasar dunia tanpa pengujian ulang.
Ketua Umum ASPAKI, Imam Subagyo, menyatakan SNI memberikan jaminan proses dan produk secara berkelanjutan bagi industri alat kesehatan. “Tanpa SNI, kita akan terus jadi pasar bagi produk asing yang kualitasnya dipertanyakan,” tegas Imam.
Hingga Oktober 2025, BSN telah memfasilitasi 116 LPK baru, mendampingi 2,1 juta produk UMKM ber-SNI, dan menerbitkan 4.016 SPPT SNI. Program ini menjadi jawaban konkret BSN atas tantangan ketimpangan infrastruktur mutu antarwilayah.
Melalui pengakuan internasional KAN di ILAC dan IAF, prinsip “tested once, accepted everywhere” kini benar-benar bisa dirasakan pelaku usaha Indonesia. Pengakuan ini menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan mempercepat ekspor produk nasional.
Bulan Mutu Nasional 2025 dengan tema “Infrastruktur Mutu Nasional: Fondasi Mutu, Mendorong Penguatan Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045” menjadi momentum kolaborasi semua pihak. Pemerataan IMN yang merata diyakini akan mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan Indonesia yang benar-benar berdaulat di 2045.
Editor : Aris
Artikel Terkait
