TANGERANG, iNewsTangsel.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang merespons hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat sebanyak 265.090 warga di wilayah tersebut masuk dalam kategori miskin ekstrem. Untuk mengentaskan kemiskinan dialokasikan anggaran Rp1,6 triliun pada tahun 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengatakan anggaran tersebut tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga perangkat kecamatan.
“Adapun program yang dijalankan tidak hanya berupa bantuan langsung, seperti bantuan sosial atau intervensi harga kebutuhan pokok. Kami juga menjalankan program pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Salah satunya melalui fasilitas bus sekolah gratis,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).
Menurut dia, dengan banyaknya warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem mendorong pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan.
“Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program tepat sasaran dan dilaksanakan tepat waktu. Karena penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi target realistis yang ingin dicapai,” katanya,
Soma mengaku, pihaknya sedang menganalisis kembali apakah program-program yang ada sudah tepat sasaran dan tepat waktu. Pelaksanaan program akan dibagi dalam tiga periode, masing-masing selama tiga bulan.
“Sesuai arahan pemerintah pusat agar belanja daerah segera direalisasikan, maka kami diminta untuk mempercepat pengeluaran anggaran karena dananya sudah tersedia,” tegas Soma.
Ia menambahkan, sasaran utama program ini adalah keluarga yang berada pada kelompok desil 1, yakni kelompok paling rentan dengan pendapatan di bawah Rp650 ribu per bulan.
“Dengan penghasilan harian sekitar Rp30 ribu per keluarga, kelompok ini dinilai membutuhkan intervensi lintas sektor yang terintegrasi,” imbuhnya.
“Kita harus mengintegrasikan program pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. Banyak dari mereka bekerja sebagai buruh serabutan tanpa penghasilan tetap,” katanya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menyampaikan, pihaknya berperan melalui pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, baik melalui BPJS maupun Jamkesda.
“Untuk bidang kesehatan, kami membantu pembayaran BPJS dan Jamkesda bagi sekitar 771.000 warga yang tidak mampu,” ujarnya.
Pads kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, mengatakan sektor pendidikan juga menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Kami mengalokasikan anggaran subsidi pendidikan untuk 11.658 siswa SD dan SMP swasta 30.006 serta beasiswa untuk 650 mahasiswa. Sehingga mereka tetap bisa mengakses pendidikan gratis,” ungkapnya.
Dadan berharap, kebijakan tersebut dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
