JAKARTA, iNewsTangsel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum yang masih nekat melakukan penimbunan BBM bersubsidi. Langkah persuasif ini diambil di tengah ancaman krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Pemerintah secara khusus memohon agar aksi ilegal yang merugikan masyarakat luas ini segera dihentikan demi menjaga stabilitas nasional. "Saya mohon dengan sangat kepada teman-teman yang selama ini masih bermain dengan menimbun BBM, mohon jangan dilanjutkan," tegas Bahlil saat kunjungan kerja di Jawa Tengah, baru-baru ini.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Prof. Dr. Henry Indraguna menilai pendekatan nurani tersebut merupakan langkah awal yang positif untuk membangun kohesi sosial. Namun, ia mengingatkan bahwa negara tidak boleh terlihat terlalu sopan atau "memberi hati" kepada para pelaku kejahatan terorganisir yang rakus.
Henry menekankan bahwa diksi memohon jangan sampai disalahartikan sebagai tanda kelemahan otoritas negara di hadapan para mafia energi. "Negara harus berani bertindak dengan otoritas penuh karena konstitusi memberikan mandat untuk menyelamatkan energi dari tindakan kriminal," ujar Henry di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Berdasarkan data BPH Migas, tercatat lebih dari 4.500 kasus penyalahgunaan BBM sepanjang tahun 2025 yang mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Kondisi ini diperparah oleh penegakan hukum yang sering kali hanya menyentuh level operator bawah tanpa menjangkau aktor intelektual di baliknya.
Sebagai solusi konkret, Henry menawarkan implementasi sistem kendali distribusi digital yang terintegrasi langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para konsumen. Sistem ini dirancang untuk menutup celah kebocoran secara sistemik mulai dari level pemasok, agen, hingga pangkalan di seluruh wilayah Indonesia.
Teknologi audit otomatis ini diharapkan mampu mendeteksi anomali volume stok secara real-time sehingga oknum nakal dapat langsung terdeteksi oleh alarm penegakan hukum. "Kedaulatan energi hanya bisa tegak jika berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang kedap terhadap manipulasi digital," pungkas Guru Besar Unissula tersebut.
Sinergi antara ketegasan instruksi menteri dan kecanggihan sistem pengawasan digital menjadi kunci utama dalam menyelamatkan kekayaan perut Ibu Pertiwi. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan subsidi BBM dapat benar-benar dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan, bukan oleh para mafia yang menari di atas penderitaan publik.
Editor : Aris
Artikel Terkait
