JAKARTA, iNewsTangsel - Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Selain itu, BGN juga akan mengevaluasi kualitas layanan, validitas data penerima manfaat, serta tata kelola internal program.
“Ya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujar Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Menurut Agustina, audit menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa perbaikan tersebut merupakan bagian dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat yang sedang disusun bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
BGN saat ini memprioritaskan kualitas pelaksanaan program dibanding sekadar menambah jumlah dapur yang beroperasi. Pemerintah ingin memastikan bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi secara langsung.
“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” kata Agustina.
Ia menjelaskan kualitas dapur menjadi salah satu fokus utama dalam proses audit karena berkaitan langsung dengan mutu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, standar operasional dapur harus memenuhi kaidah pengolahan makanan yang baik agar kualitas gizi tetap terjaga.
“Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” ujarnya.
Selain audit dapur, BGN juga melakukan pembenahan terhadap sistem data penerima manfaat MBG. Agustina mengakui validitas data masih menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan agar kebijakan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah membuka kemungkinan pengurangan sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing. Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa SMA dari keluarga mampu yang dinilai tidak masuk kategori penerima intervensi gizi utama.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” tutur Agustina.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian penerima manfaat bukan bertujuan mengurangi manfaat program, melainkan memastikan bantuan lebih terfokus kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Langkah tersebut juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program pada tahun-tahun mendatang.
Saat ini pagu indikatif Program Makan Bergizi Gratis tahun 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat. Namun, Agustina mengungkapkan kebutuhan anggaran masih dapat berubah seiring proses evaluasi dan penyusunan berbagai skenario efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah.
“Rp268 triliun yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang kebutuhan anggaran MBG,” kata Agustina. Ia menambahkan, selain menata ulang penerima manfaat, BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional SPPG agar disesuaikan dengan jumlah penerima dan kualitas layanan yang diberikan masing-masing dapur.
Editor : Aris
Artikel Terkait
