Mereka berharap pemerintah dapat membantu membuka persoalan tersebut, termasuk memastikan transparansi mengenai pendapatan, potongan, pembagian hingga mekanisme pembayaran royalti.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pihaknya akan memproses pengaduan tersebut melalui pendekatan restorative justice. KemenHAM, kata dia, dapat memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan.
“Karena sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, kalau orang ikuti aturan, tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pencipta, penyanyi, maupun produser,” kata Pigai.
Persoalan ini kembali menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan pendapatan musik digital, terutama terkait perhitungan dan penyaluran royalti kepada para musisi.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
