CIPUTAT, iNewsTangsel – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan langkah tegas untuk menangani siswa SMA/SMK sederajat yang dinilai bermasalah dalam perilaku.
Mulai Oktober 2026, siswa yang kerap membolos hingga terlibat tawuran direncanakan mengikuti pembinaan karakter di sejumlah markas TNI.
Program tersebut disiapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten dengan melibatkan TNI sebagai pendamping dalam proses pembinaan.
Tiga lokasi telah disiapkan, yakni Yonif 320/Badak Putih di Pandeglang, Batalyon Kavaleri 9 di Kota Tangerang Selatan, serta Grup 1 Kopassus di Kota Serang.
Kepala Disdikbud Banten Jamaluddin mengatakan, peserta program bukan seluruh siswa, melainkan mereka yang dinilai membutuhkan pembinaan khusus karena memiliki catatan perilaku di sekolah.
“Anak-anak yang di beberapa kabupaten/kota yang perlu pembinaan, misalnya sekolahnya kurang rajin, banyak alpanya, serta yang sering terlibat tawuran,” ujar Jamaluddin melalui keterangan resminya seperti dikutip iNewsTangsel, Selasa (29/9/2026).
Menurut dia, pembinaan tersebut akan mengadopsi program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kebiasaan yang ditanamkan meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat.
Tak hanya soal kedisiplinan, siswa juga akan mendapatkan materi mengenai tanggung jawab, kemandirian, interaksi sosial hingga bela negara.
TNI akan dilibatkan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Namun, Jamaluddin menegaskan siswa tidak akan diperlakukan seperti prajurit.
“Saya minta TNI membantu kami untuk bagaimana ke depan anak-anak itu bisa berubah,” katanya.
Meski begitu, Jamaluddin membantah anggapan bahwa program tersebut merupakan upaya militerisasi siswa. Menurutnya, kegiatan di markas TNI dipilih karena memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang pembinaan.
“Sifatnya pembinaan kedisiplinan seperti Pramuka, bukan militerisasi. Tempatnya saja yang kebetulan di markas TNI karena sarana dan prasarana lapangannya lengkap,” jelasnya.
Dengan demikian, barak TNI akan difungsikan sebagai lokasi pembinaan karakter, bukan tempat untuk memberikan pelatihan militer kepada pelajar.
Disdikbud Banten juga menilai persoalan perilaku siswa tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada guru Bimbingan Konseling (BK).
Terlebih ketika persoalan sudah menyangkut tawuran antarsekolah. Penanganannya membutuhkan keterlibatan lebih luas, mulai dari sekolah, Disdikbud hingga keluarga.
“Kalau ada tawuran antar-sekolah, BK tidak bisa memediasi sendiri. Maka Dinas Pendidikan yang memediasi dan membina secara maksimal. Orang tua juga harus mendukung jika anaknya dibina,” kata Jamaluddin.
Program ini sekaligus menjadi upaya Pemprov Banten mencari pola pembinaan di luar pendekatan sekolah yang selama ini bertumpu pada guru dan orang tua.
Namun, efektivitas program tersebut nantinya akan sangat bergantung pada bagaimana pembinaan diterapkan, termasuk mekanisme penentuan siswa yang dikirim, bentuk pendampingan, serta keterlibatan orang tua selama proses berlangsung.
Editor : Doni Marhendro
Artikel Terkait
