TANGERANG, iNewsTangsel.id -Masyarakat Kabupaten Tangerang diimbau mengurus sertifikat tanah dan berbagai administrasi pertanahan secara mandiri tanpa menggunakan jasa perantara atau calo. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong transparansi pelayanan sekaligus memberikan kepastian prosedur dan biaya kepada masyarakat.
'Kami menghadirkan sejumlah inovasi pelayanan guna memudahkan masyarakat mengakses layanan pertanahan. Berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat membuat proses pengurusan dokumen tanah lebih mudah, cepat, dan transparan," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, Kamis (12/11/2026).
Ia mengungkapkan, masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah maupun yang hendak mengurus administrasi pertanahan dapat datang langsung ke kantor pertanahan dan memanfaatkan loket pelayanan yang tersedia," terangnya.
Menurutnya, saat ini, berbagai inovasi telah dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas dan kanal informasi yang tersedia, sehingga setiap proses pengurusan dapat dilakukan secara mandiri, jelas prosedurnya, dan sesuai ketentuan.
“Dengan berbagai inovasi yang kami ciptakan, kami ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan pertanahan tanpa harus bergantung pada perantara" imbuh Hermawan.
Ia menjelaskan, salah satu fasilitas yang disediakan adalah Executive Lounge. Layanan ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat mengakses pelayanan pertanahan. Selain itu, terdapat LARIS MANIS (Layanan Roya dan Waris Lima Menit Selesai) untuk mempermudah pengurusan layanan roya dan waris sesuai ketentuan.
"Masyarakat juga dapat menggunakan kanal HALO KAKAN melalui WhatsApp di nomor 0822-314-545 untuk berkomunikasi langsung dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang," ungkapnya.
Untuk memperoleh informasi publik secara transparan, lanjutnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Ada juga PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) setiap Sabtu pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus administrasi pertanahan pada hari kerja," katanya.
Hermawan mengingatkan, masyarakat juga perlu memahami ketentuan biaya dalam setiap proses pengurusan. Tarif layanan pertanahan yang dikenakan biaya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
"Besaran biaya disesuaikan dengan jenis pelayanan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diharapkan mencari informasi mengenai persyaratan, tahapan, serta tarif resmi sebelum mengajukan permohonan," paparnya.
Melalui berbagai inovasi tersebut, pihaknya berharap masyarakat tidak lagi bergantung pada jasa perantara dalam mengurus dokumen pertanahan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh kemudahan administrasi serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
