TANGERANG, iNewsTangsel.id - Ketersediaan bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai semakin bergantung pada kemampuan daerah menjaga cadangan pangan lokal. Dorongan itu mengemuka dalam forum lintas sektor penguatan rantai pasok MBG yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Serpong, Banten, Selasa (25/11/2025).
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan peningkatan jumlah dapur dan Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) menyebabkan kebutuhan komoditas pangan melonjak tajam. Saat ini lebih dari 15 ribu dapur MBG beroperasi di seluruh Indonesia, sehingga pasokan sayuran, telur, dan buah mulai mengalami tekanan di sejumlah daerah.
“Di beberapa wilayah, permintaan sudah melampaui pasokan. Karena itu peran masyarakat menjadi sangat penting,” ujarnya.
Menurut Sony, gerakan urban farming dan budidaya sederhana di rumah dapat menjadi penyangga stok bagi dapur MBG. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mengarahkan pola produksi desa berdasarkan komoditas unggulan agar distribusi bahan pangan menjadi lebih stabil.
Ketua DPC HIPMIKIMDO Kota Serang Rini Damayanti yang turut hadir dalam forum tersebut menilai pelibatan UMKM sangat strategis dalam memperkuat rantai pasok lokal. Ia menyampaikan bahwa pelaku usaha di Banten sedang menyiapkan proposal kemitraan untuk memasok bahan pangan ke dapur MBG. “Ini peluang UMKM naik kelas sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah,” kata Rini.
Juru Bicara BGN Dian Fatwa menambahkan bahwa kolaborasi multisektor menjadi tahap penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Ia menilai masyarakat, UMKM, dan pemda harus bergerak sejalan agar tidak terjadi ketimpangan suplai antarwilayah.
Dari sisi pemerintah daerah, Asisten Daerah Provinsi Banten Komarudin menyebut program MBG menunjukkan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi, terutama bagi keluarga miskin dan pekerja sektor pangan. Ia mengungkapkan target pembangunan 1.300 dapur MBG di Banten diperkirakan mampu mendorong perputaran ekonomi hingga Rp12 triliun, melampaui total APBD provinsi.
“Peningkatan aktivitas pangan lokal membuat ekonomi desa lebih hidup,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Banten membentuk Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk menyiapkan kantor operasional di pendopo Kantor Gubernur Banten.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
