JAKARTA, iNewsTangsel.id - Keterbatasan akses terhadap obat dan vaksin inovatif masih menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia. Proses registrasi yang membutuhkan waktu panjang membuat sejumlah terapi terbaru belum bisa segera dimanfaatkan pasien di dalam negeri.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan perusahaan biofarmasi global GlaxoSmithKline (GSK) dalam pertemuan di kantor pusat GSK di London, Inggris.
Pertemuan yang turut dihadiri perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London itu membahas upaya mempercepat ketersediaan obat dan vaksin inovatif di Indonesia, dengan tetap mengutamakan keamanan, khasiat, dan mutu.
Berdasarkan laporan Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) 2023, dari 460 obat baru yang diluncurkan secara global sepanjang 2012–2021, hanya sekitar 9 persen yang tersedia di Indonesia. Rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak peluncuran global hingga registrasi di Indonesia mencapai 40 bulan.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pengobatan antara Indonesia dan negara lain. Dampaknya, pasien berpotensi harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pilihan terapi terbaru sesuai kebutuhan medisnya.
Presiden Direktur GSK Indonesia, Giacomo Miccoli, mengatakan percepatan akses inovasi kesehatan harus dilakukan melalui kerja sama dengan regulator, tanpa mengurangi standar pengawasan.
Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan perlu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi pasien, mulai dari pencegahan penyakit hingga tersedianya pilihan pengobatan yang lebih baik.
"Percepatan akses bukan berarti mengurangi standar, melainkan bekerja lebih cerdas agar bukti ilmiah yang kuat dapat diterjemahkan menjadi manfaat bagi pasien secara tepat waktu, aman, dan bertanggung jawab," kata Giacomo, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BPOM dan GSK membahas empat hal penting, yakni dialog ilmiah sejak tahap awal pengembangan produk, pemanfaatan mekanisme reliance dalam evaluasi obat, kesiapan registrasi produk kesehatan baru, serta pertukaran keahlian di bidang regulasi dan pengawasan keamanan obat.
Mekanisme reliance memungkinkan BPOM memanfaatkan hasil evaluasi dari otoritas regulator negara lain sebagai bahan pertimbangan. Meski demikian, keputusan akhir pemberian izin edar tetap berada di tangan BPOM.
Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Dr. Shanti Marlina, mengatakan inovasi kesehatan harus tetap berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Ia menilai kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan industri farmasi penting untuk memperkuat kemampuan regulator dalam menghadapi perkembangan teknologi kesehatan.
"Kolaborasi berbasis bukti seperti ini penting untuk membangun sistem regulasi yang tangguh, responsif, dan dipercaya masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, GSK juga menyampaikan rencana investasi sebesar 400 juta pound sterling untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan baru di Cambridge Biomedical Campus, Inggris. Fasilitas tersebut akan mendukung penelitian di bidang kanker, penyakit pernapasan, penyakit hati, vaksin, dan HIV.
Hasil pertemuan di London diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama yang lebih konkret di Indonesia. Tantangan berikutnya bukan hanya mempercepat masuknya obat dan vaksin baru, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengaksesnya secara merata dan terjangkau.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
