JAKARTA, iNewsTangsel.id — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan empat mata yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Langkah ini diambil di tengah menguatnya polemik mengenai keabsahan ijazah Gibran usai keluarnya dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pertemuan tertutup antara kedua pimpinan negara tersebut diketahui berlangsung cukup lama hingga memakan waktu sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya agenda pembicaraan krusial antara Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa pagi tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa pembahasan utama dalam pertemuan itu memang berkaitan erat dengan niat pengunduran diri Gibran.
"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip iNews.id, Selasa (10/11).
Prasetyo menambahkan bahwa dinamika hukum pascaputusan MK dan MA menjadi latar belakang utama di balik keputusan Gibran menyampaikan niat mundur. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Wapres untuk menegaskan sikap politiknya di hadapan Kepala Negara.
"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujarnya.
Di sisi lain, pihak Istana membantah kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo langsung menolak mentah-mentah niat pengunduran diri pendampingnya tersebut. Prasetyo menegaskan bahwa isu penolakan dari Presiden sama sekali tidak benar dan perlu diluruskan kepada publik.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut," tegas Mensesneg.
Prabowo dikabarkan memberikan sejumlah saran bijak guna merespons situasi hukum yang sedang dihadapi oleh Wakil Presidennya. Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk menyerahkan seluruh penyelesaian polemik ijazah melalui jalur dan proses hukum yang berlaku.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
