SETU, iNewsTangsel – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) didorong memperkuat upaya pencegahan banjir dengan melakukan pengerukan dan pemeliharaan aliran kali serta situ secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kapasitas tampung air sekaligus meminimalkan risiko genangan saat hujan deras.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tangsel, Muthmainah. Dia menilai, penumpukan sedimentasi di kali dan situ dapat mengurangi daya tampung air serta menghambat kelancaran aliran.
Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi. Pemerintah daerah harus mengutamakan langkah antisipasi melalui pemeliharaan infrastruktur pengendali air secara konsisten.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Aliran kali dan situ perlu dikeruk secara berkala agar sedimentasi tidak terus menumpuk dan fungsi tampung air tetap terjaga,” tegas Muthmainah, Rabu (11/11/2026).
Dia menegaskan, pengerukan kali dan situ perlu menjadi bagian dari program pengendalian banjir jangka panjang. Terlebih, wilayah Tangsel berpotensi menghadapi peningkatan debit air ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur.
“Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah banjir terjadi. Pencegahan harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan kota,” ujarnya.
Selain pengerukan, Muthmainah meminta Pemkot Tangsel tidak mengabaikan pemeliharaan saluran drainase. Menurutnya, saluran yang tersumbat sampah maupun mengalami pendangkalan dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan di kawasan permukiman.
Dia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik rawan banjir. Identifikasi saluran air yang membutuhkan penanganan segera dinilai penting agar program pemeliharaan lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
Tak hanya itu, pengawasan terhadap kawasan yang berpotensi menghambat aliran air juga perlu diperkuat. Penataan lingkungan dan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan fungsi saluran air serta daya dukung lingkungan.
Muthmainah mengingatkan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan satu organisasi perangkat daerah (OPD). Dibutuhkan koordinasi lintas instansi dan wilayah agar pemeliharaan kali, situ, dan drainase berjalan secara berkesinambungan.
Terlebih, sejumlah aliran sungai dan saluran air memiliki keterkaitan dengan wilayah administratif lain. Karena itu, pembagian kewenangan dan kerja sama antarpemerintah perlu diperjelas agar penanganannya tidak terhambat.
“Penanganan banjir harus dilakukan bersama-sama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi diperlukan agar pemeliharaan saluran air dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKB DPRD Tangsel tersebut menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Dia mendorong agar APBD Kota Tangsel lebih diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk pengendalian banjir dan perbaikan kualitas lingkungan.
Menurutnya, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tangsel 2025–2029 harus diterjemahkan ke dalam program tahunan yang jelas, terukur, dan memiliki dampak konkret.
Sasaran pembangunan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas pembangunan manusia, penurunan angka pengangguran, serta perbaikan kualitas lingkungan.
Dengan demikian, upaya pengendalian banjir di Tangsel diharapkan tidak sebatas menjadi program penanganan darurat, tetapi masuk dalam prioritas pembangunan daerah melalui pemeliharaan infrastruktur air dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Editor : Doni Marhendro
Artikel Terkait
