"Pertama, pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem, bukan hanya bergantung pada individu," tegas TB Asep Nurdin. Ia menjelaskan bahwa kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dengan dukungan koordinasi sekretaris daerah serta perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Terkait layanan dasar masyarakat, Asep memastikan bahwa kesinambungan pelayanan publik merupakan kewajiban mutlak yang tidak boleh terganggu oleh dinamika politik apa pun. Masyarakat tetap berhak mendapatkan akses cepat dan berkualitas di sektor administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, hingga infrastruktur.
Selain menjalankan rutinitas administratif, pemerintah daerah juga memegang kendali penuh dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang terukur melalui dokumen perencanaan resmi. Kinerja pemerintahan menurutnya harus dinilai secara objektif berdasarkan bagaimana kebijakan dirumuskan hingga memberikan hasil nyata bagi warga.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
