Ini Dia, Respon Bamsoet Terhadap Isu Aktual

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menanggapi sejumlah isu aktual yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satunya soal  temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan 23.800 aparatur sipil negara (ASN) terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.

Menanggapi persoalan tersebut,  Bamsoet meminta KPK dan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, untuk bekerja sama dalam menindaklanjuti temuan ini. Mereka diminta untuk melakukan analisis data untuk menentukan wilayah atau provinsi dengan jumlah ASN penerima bansos terbanyak, serta melakukan penyidikan jika ditemukan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data.

Baca Juga

Bertepatan Ulang Tahunnya ke-61, Bamsoet akan Luncurkan Dua Buku

Selain itu, Bamsoet juga meminta Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial dengan memadankan data bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga bansos sesuai dengan kriteria penerima.

Bamsoet juga menekankan perlunya perbaikan sistem pengawasan penyaluran bansos agar tepat sasaran, mengingat kerugian akibat bansos yang tidak tepat sasaran mencapai sekitar Rp 140 miliar per bulan. Ia juga meminta pemerintah untuk secara berkala membenahi pendataan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dan melakukan audit serta evaluasi terhadap kepanitiaan penyaluran bansos.

Bamsoet juga memberikan perhatian terhadap daerah yang mengalami kekeringan dan menetapkan status tanggap darurat bencana, khususnya wilayah di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ia meminta pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk terus mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, ia juga mengimbau untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih, terutama saat masa tanggap darurat kekeringan.

Bamsoet mengajak masyarakat untuk memanfaatkan air bersih dengan efektif, terutama di daerah yang terdampak kekeringan, dan melaporkan masalah terkait bencana kekeringan ke call center 117 agar penanggulangan bencana dapat merespons dengan cepat.

Peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian Bamsoet. Ia meminta pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT. Pertamina untuk mengevaluasi dampak kenaikan harga BBM secara menyeluruh, khususnya terkait BBM subsidi seperti solar subsidi. Pertamina juga diminta untuk mengawasi ketat penyaluran dan penjualan BBM bersubsidi untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.

Bamsoet menegaskan pentingnya pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan BBM subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga mengajak pemerintah dan Pertamina untuk menyediakan BBM berkualitas dengan harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat.

Kasus kebocoran data dan peretasan juga menjadi perhatian Bamsoet. Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam menangani peretasan data dan menelusuri kasus tersebut secara mendalam untuk melindungi data penting dan rahasia. Ia juga mengajak pemerintah untuk serius dalam menangani kasus peretasan data pribadi masyarakat dan situs pemerintah, serta melakukan upaya preventif yang efektif. Pemerintah juga diminta untuk menelusuri pelaku peretasan dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

Editor : Hasiholan Siahaan