PDI-P Sudah Tak Lagi Pikirkan Jokowi, Adian Napitupulu: Fokus ke Ganjar!

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Keputusan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto membuat hubungan Jokowi dengan PDI-P tegang. Bahkan isu hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri sudah tak akur lagi kian menguat.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu pihaknya kini sudah tidak memikirkan Gibran maupun Jokowi. PDI-P, kata Adian kini fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Baca Juga

Momen Hangat Prabowo-Megawati di Hari Pancasila, Begini Respons PDIP

Status Gibran sebagai kader PDI-P kini berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Begitu juga dengan Jokowi.

"Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” kata Adian dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, hubungan Jokowi dengan PDI-P mulai tidak harmonis sejak permintaan tiga periode sebagai presiden ditolak oleh Megawati selaku pembuat keputusan di PDI-P. Hal itu karena permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode akan melanggar konstitusi.

Baca Juga

BREAKING NEWS! Instruksi Megawati: Kepala Daerah PDIP Tunda Retret di Magelang

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian

Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” terang  Adian.

Baca Juga

SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP 2024-2025 Digugat ke PTUN Karena Dinilai Tidak Sesuai Demokrasi

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” tandasnya.

Editor: Hasiholan Siahaan