Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Berkampanye, Justru Berpotensi Degradasi Perolehan Suara Paslon 02

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepala negara boleh berkampanye atau pun memihak. Pernyataan tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres meski tidak ada hubungan politik. 

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho itu kampanye, presiden itu boleh lho memihak, boleh," kata Jokowi usai acara serah terima sejumlah alutsista didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga

Jokowi Resmikan Kawasan Serbaguna di IKN Nusantara

Sikap Jokowi mendapat kritikan dari berbagai pihak yang intinya ketidaksetujuan atas hal tadi.

Pemerhati politik dan keamanan Publik, Rommy Edward Pryambada mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi berpeluang menimbulkan polemik.
 
"Statement Pak Jokowi yang menegaskan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak berpeluang menimbulkan polemik dipersoalan etika politik," ujar Rommy dalam pesannya Rabu, 24 Januari 2024.

Rommy melanjutkan, dapat dimaklumi jika statement tersebut berangkat dari hak personal beliau, namun demikian statement tersebut sebaiknya tidak menjadi konsumsi masyarakat luas karena terkait status beliau sebagai kepala negara.

Baca Juga

Projo Siapkan Strategi untuk Pemenangan Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

Sebagai kepala negara, ujar Rommy, seharusnya bersikap netral. Sangat disayangkan jika keberpihakan beliau dipertontonkan secara terbuka dan terang-terangan.

"Hal yang menurut saya justru berpotensi mendegradasi jumlah perolehan suara paslon 02 akibat sentimen negatif dari masyarakat," pungkas Rommy.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan hal itu disela-sela usai acara serah terima sejumlah alutsista didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga

Jokowi Tinjau Instalasi Karantina 1,9 Juta Bibit Tebu Di Merauke

 Dia mengatakan pejabat negara berhak untuk berpolitik. Begitu pula menteri. "Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini ga boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi. 

Jokowi menekankan yang terpenting menteri atau pun kepala negara berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
 

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta