Soal SK Calon Kepala Daerah 2024, Megawati Digugat Kader PDIP
Sabtu, 07 September 2024 | 15:34 WIB
Selain itu, penerbitan SK Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024 dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak sesuai dengan prosedur AD/ART dan diduga mengandung konflik kepentingan pribadi, tegasnya.
Editor : Hasiholan Siahaan