32 Juta Anak Indonesia Terpapar Internet, Komisi 1 DPR: 50,3% Melihat Medsos Bermuatan Seksual

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Komisi I DPR RI menyoroti dampak buruk penggunaan internet yang tak terkendali terhadap anak-anak. Hal itu terungkap saat anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin saat menjadi narasumber  dalam forum Legislasi "Mendorong Efektivitas Rancangan Undang-undang Pembatasan Akses Internet Terhadap Anak", Selasa (18/2/2025) di gedung DPR RI Jakarta.

Menurutnya maraknya penggunaan internet dan platform digital di kalangan anak-anak, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.“Sejak awal, kami di Komisi I sudah memiliki kegundahan yang sama terkait penggunaan internet yang semakin meluas tanpa batasan. Kita tahu, dengan akses yang sangat mudah, anak-anak bisa mengakses segala macam informasi, yang tidak semuanya positif.” Berdasarkan data yang ada, kata dia, sekitar 89% anak-anak di Indonesia, yang berusia di bawah 16 tahun, mengakses internet. Dari angka tersebut, sekitar 32 juta anak-anak Indonesia terpapar internet dengan rata-rata penggunaan 4 sampai 5 jam per hari.

Baca Juga

Para Pakar Ungkap Kunci Sukses Pengembangan Web3 di Indonesia di Acara BUIDLRS Web3 Sunset Gathering

Mayoritasnya digunakan untuk berinteraksi di media sosial. Meskipun internet memiliki manfaat besar, Nurul menekankan adanya dampak negatif yang mengkhawatirkan, seperti perundungan (bullying) dan paparan konten negatif.

“Ada 48% anak-anak yang pernah mengalami perundungan, dan 50,3% melihat konten bermuatan seksual di media sosial. Ini sangat mencemaskan, karena dampaknya bisa sangat buruk, termasuk ancaman terhadap privasi anak-anak.” Indonesia berada di peringkat 26 dari 30 negara dalam hal keamanan online anak, berdasar data Child Online Safety Index 2020.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan regulasi yang lebih ketat guna melindungi anak-anak dari potensi bahaya di dunia maya. Beberapa negara besar, seperti Inggris, Australia, Prancis, dan Jerman, sudah memiliki kebijakan yang membatasi akses anak-anak ke platform digital tertentu.

Editor : Hasiholan Siahaan